Bahlil Ungkap Perintah Jokowi Larang Ekspor Bijih Nikel Tanpa Rapat Resmi

Media Kampung – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan pada akhir 2019 merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan. Keputusan ini diambil hanya empat hari setelah Bahlil resmi dilantik sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 23 Oktober 2019.

Meski larangan ekspor bijih nikel seharusnya merupakan kewenangan Menteri ESDM, Bahlil menerima instruksi tanpa melalui rapat resmi dan langsung mencari jalan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan. Ia berkoordinasi dengan sejumlah pejabat negara untuk mencari dasar hukum penghentian ekspor dan mengumpulkan para pelaku industri pertambangan untuk mencapai kesepakatan menghentikan ekspor bijih nikel mulai 1 November 2019. Kesepakatan ini dilakukan sebelum adanya Peraturan Menteri ESDM yang resmi mengatur larangan tersebut.

Prabowo Optimistis Indonesia Jadi Raksasa Ekonomi Lewat Hilirisasi dan Swasembada Energi, Dorong Pengusaha Muda Bangkit

B Bisnis

59 hari

Kebijakan ini mendapat penolakan yang cukup besar sehingga Bahlil menghadapi demonstrasi selama satu setengah bulan. Namun, ia tetap teguh dengan keyakinannya bahwa penghentian ekspor bijih nikel menjadi fondasi penting dalam mengembangkan industri pengolahan mineral di dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan memperkuat hilirisasi industri pertambangan Indonesia.

Bahlil Ungkap Arahan Prabowo: Prioritaskan Kepentingan Negara dalam Pengelolaan SDA dan Relaksasi Produksi

P Pemerintahan

135 hari

Langkah ini juga menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat kemandirian industri nasional dengan memprioritaskan pengolahan mineral di dalam negeri daripada hanya mengekspor bahan mentah. Dengan kebijakan ini, diharapkan tercipta peluang investasi baru, peningkatan lapangan kerja, dan pengembangan teknologi pengolahan mineral yang berkelanjutan.

Joko Anwar Rilis Ghost in the Cell, Sementara Kontroversi Politik Mengguncang Presiden Jokowi

B Berita

121 hari

Meski menghadapi tantangan dan kritik, kebijakan larangan ekspor bijih nikel tersebut menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan pembangunan industri pertambangan Indonesia yang berorientasi pada hilirisasi dan nilai tambah. Keputusan cepat tanpa rapat resmi ini menunjukkan dinamika pengambilan kebijakan strategis yang mengedepankan kepentingan jangka panjang nasional.