Media Kampung, Jakarta – Video viral yang menunjukkan dugaan pungutan liar sebesar Rp 1,7 juta oleh oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi kepada sopir truk di Pos Poncol, Bekasi, menjadi sorotan publik dan mendapat perhatian khusus dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Sementara itu, satpam Bundaran HI, Fiktor Harefa, menyampaikan curahan hati terkait risiko besar yang dihadapi satpam setelah meninggalnya petugas keamanan Waduk Jatiluhur, Sumarna.
Kasus dugaan pungli di Pos Poncol muncul dari video yang tersebar di media sosial, memperlihatkan oknum Dishub meminta uang kepada sopir truk dengan plat nomor luar daerah. Kejadian ini memicu keprihatinan karena dianggap menambah beban sopir yang gajiannya terbatas. Setelah video viral, aktivitas petugas Dishub di lokasi tersebut dilaporkan tidak terlihat lagi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi serius kasus ini dan telah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Penanganan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Di sisi lain, Fiktor Harefa, satpam di Bundaran HI, menyampaikan duka cita atas meninggalnya rekan satpam di Waduk Jatiluhur, Sumarna. Ia menyoroti risiko tinggi yang dihadapi satpam dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Fiktor sendiri pernah menerima penghargaan Security Integrity Award sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan profesionalismenya.
Fiktor juga aktif membagikan pengalamannya melalui media sosial dan tampil dalam acara televisi, menunjukkan bahwa profesi satpam memiliki peran penting yang seringkali diabaikan. Unggahan tersebut juga berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung dan mengapresiasi kerja keras satpam.
Kedua peristiwa ini menyoroti pentingnya penghargaan dan perlindungan terhadap petugas keamanan dan aparatur pemerintah yang menjalankan tugas di lapangan. Masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih untuk memastikan tugas mereka dapat dijalankan secara profesional tanpa adanya praktik yang merugikan.
Tinggalkan Balasan