Media Kampung, Yogyakarta – Ratusan sopir becak motor (bentor) menggelar aksi di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) DIY di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Kamis (31/7/2026), mendesak penundaan penerapan kawasan Malioboro sebagai kawasan full pedestrian. Mereka meminta agar kebijakan tersebut tidak diberlakukan sebelum mayoritas sopir bentor beralih menggunakan becak listrik.
Ketua Paguyuban Becak Motor DIY, Parmin, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 900 unit bentor yang beroperasi di kawasan Malioboro. Namun, hanya sekitar 50 sampai 80 unit yang telah beralih menjadi becak listrik, dan banyak dari becak listrik yang sudah ada mengalami kerusakan sehingga belum bisa sepenuhnya menggantikan bentor konvensional.
“Bentor di sepanjang Malioboro ada sekitar 900 unit. Yang sudah becak listrik baru sedikit, sekitar 50 sampai 80 unit. Sudah dipakai tapi banyak yang rusak,” ujar Parmin kepada wartawan.
Selain itu, para sopir bentor juga mengeluhkan dampak pembatasan lalu lintas saat Car Free Day (CFD) yang diadakan setiap Sabtu dan Minggu pukul 05.00-09.00 WIB. Mereka menilai bahwa pembatasan ini mengurangi pendapatan karena pengunjung yang biasanya menggunakan jasa bentor berkurang selama masa CFD.
“Pada hari Minggu banyak tamu yang naik becak motor, tapi pembatasan ini otomatis mengurangi pendapatan kami dan merugikan teman-teman sopir bentor,” tambah Parmin.
Parmin berharap pemerintah segera memberikan bantuan becak listrik agar para sopir bentor dapat tetap menjalankan usahanya saat kebijakan kawasan full pedestrian diterapkan. Ia menegaskan bahwa paguyuban tidak menolak kebijakan tersebut, namun meminta proses transisi yang adil dengan pendistribusian becak listrik terlebih dahulu.
“Kami mendukung kebijakan full pedestrian demi kepentingan bersama, namun jangan sampai kami dikorbankan. Kami butuh bantuan becak listrik agar bisa terus mengais rezeki di sepanjang kawasan pedestrian,” jelas Parmin.
Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widyastuti, menyatakan bahwa aspirasi para sopir bentor telah diterima dan akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Ia juga mengemukakan bahwa saat ini pihak Dishub DIY sedang berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik terkait penggunaan jalan saat Car Free Day.
“Kami memahami keinginan sopir bentor agar ada separuh jalan yang tetap bisa digunakan saat CFD. Aspirasi ini akan kami komunikasikan dengan Pemerintah Kota agar kebijakan yang berpihak pada kebutuhan sopir bentor dapat diambil,” ujar Erni.
Dishub DIY menegaskan bahwa tugasnya adalah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, pihaknya berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi agar solusi yang adil dan berkelanjutan dapat ditemukan demi kesejahteraan sopir bentor di Yogyakarta.
Tinggalkan Balasan