Media Kampung – Pemerintah Irak melancarkan operasi antikorupsi besar-besaran yang menargetkan puluhan pejabat tinggi negara, termasuk anggota parlemen aktif dan mantan pejabat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Ali al-Zaidi dan dimulai sejak 28 Juni 2026 dengan penggerebekan di Zona Hijau Baghdad, kawasan yang menjadi pusat pemerintahan dan kedutaan asing.
Sejauh ini, sedikitnya 53 politisi telah ditahan, termasuk 15 anggota parlemen—12 di antaranya masih aktif—serta Wakil Menteri Perminyakan Ali Maarej. Otoritas Irak memperkirakan jumlah tersangka akan melebihi 100 orang, namun baru merilis 15 nama untuk mencegah pelarian tersangka lain ke luar negeri.
Latar Belakang Operasi
Operasi ini bermula dari pengakuan mantan Wakil Menteri Perminyakan Adnan al-Jumaili yang telah ditangkap lebih awal. Dalam pemeriksaannya, al-Jumaili membongkar jaringan korupsi yang melibatkan banyak figur publik yang ia danai saat kampanye Pemilu Parlemen November 2025. Otoritas Irak sebelumnya telah menyita aset senilai lebih dari 85 juta dolar AS terkait kasus al-Jumaili.
Daftar Pejabat yang Ditangkap
- Muthanna al-Samarrai dan Mohammed al-Karbouli (Aliansi Azm)
- Ziyad al-Janabi (mantan ketua Komite Integritas parlemen)
- Bahaa al-Nouri (Koalisi Rekonstruksi dan Pembangunan pimpinan mantan PM Mohammed Shia al-Sudani)
- Alia Nassif (anggota parlemen)
- Mohammed Jameel al-Mayahi (mantan Gubernur Wasit)
- Ali Maarij (Wakil Menteri Minyak yang berada di bawah sanksi AS)
- Saudara kandung dan mantan kepala kantor eks PM al-Sudani
Barang Bukti yang Disita
Dalam penggerebekan, petugas menyita aset mewah, emas, serta uang tunai senilai miliaran dinar Irak dan jutaan dolar AS. Selain kasus suap dan korupsi, operasi ini juga bertujuan memutus jalur pendanaan faksi bersenjata serta jaringan penyelundupan dolar dan minyak Iran.
Dukungan dan Tujuan Politik
PM Ali al-Zaidi, yang naik takhta dengan dukungan AS, berharap operasi ini dapat menarik investasi Washington untuk memulihkan ekonomi Irak yang terpukul akibat hilangnya pendapatan ekspor minyak selama perang di kawasan. Operasi ini juga bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, ke Baghdad, menunjukkan kompleksitas hubungan Irak dengan kedua negara adidaya tersebut.
Ketua Parlemen Haybat al-Halbousi memberikan persetujuan penangkapan, karena berdasarkan hukum Irak, ketua parlemen memiliki wewenang tersebut saat parlemen sedang dalam masa cuti legislatif. PM Zaidi menegaskan operasi ini baru permulaan dan mendapatkan dukungan penuh dari tokoh agama serta masyarakat sipil.
Pemerintah Irak kini tengah menyiapkan daftar buron untuk diserahkan ke Interpol guna mengekstradisi tersangka yang kabur ke luar negeri, termasuk berkoordinasi dengan Wilayah Kurdistan untuk menyerahkan tiga anggota parlemen yang melarikan diri ke sana.
Artikel ini telah ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Media Kampung.
Banyuwangi
Indonesia
Sepak Bola
Tinggalkan Balasan