Kementerian PKP Dapat Tambahan Rp2,2 Triliun untuk Bangun 7.952 Huntap Pascabencana di Sumatra

Media Kampung – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp2,218 triliun dari Kementerian Keuangan pada akhir Juni 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan 7.952 unit hunian tetap (huntap) pascabencana di tiga provinsi Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, mengumumkan hal ini dalam Konferensi Pers Capaian Semester I di Jakarta, Rabu (1/7/2026). Dengan tambahan tersebut, pagu anggaran Kementerian PKP untuk tahun 2026 naik dari Rp10,3 triliun menjadi Rp12,527 triliun.

Biaya Konstruksi Naik, Kementerian PKP Kaji Penyesuaian Harga Rumah Subsidi

P Pemerintahan

16 hari

Rincian Pembangunan Huntap per Provinsi

Pembangunan huntap terbanyak berada di Aceh, mencapai 6.220 unit yang tersebar di delapan kabupaten/kota: Pidie Jaya, Pidie, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Lhokseumawe, dan Bireuen. Sumatra Utara mendapat 919 unit, terdiri dari 47 unit di Humbang Hasundutan dan 872 unit di Tapanuli Selatan. Sementara Sumatra Barat dialokasikan 813 unit yang tersebar di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, serta Kota Padang dan Padang Panjang.

Lahan dan Proses Pengadaan

Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang Kementerian PKP, Teddy Paul H. Siagian, memastikan seluruh lokasi telah melalui verifikasi legalitas dan kesiapan lahan. Daya tampung lahan yang teridentifikasi mencapai 8.124 unit, lebih dari cukup untuk kebutuhan 7.952 unit. Selain huntap, pemerintah juga menyiapkan prasarana, sarana, dan utilitas di setiap kawasan.

85 Hektare Sawah Pulo Siron Ditanami Kembali, Upaya Pemulihan Ekonomi Petani di Bireuen

E Ekonomi

66 hari

Proses pengadaan paket pembangunan direncanakan dimulai bertahap pada 6 Juli 2026, diawali dengan lelang pengawasan konstruksi. Tiga satuan kerja (satker) telah menyusun rencana pemaketan, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) akan menyiapkan tim pokja lelang.

Dukungan CSR

Selain anggaran APBN, Kementerian PKP juga memfasilitasi pembangunan 2.603 unit huntap melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Penyelesaian pembangunan ditargetkan bertahap hingga Oktober 2026.

Pemerintah: Penanganan Pascabencana Sumatra Kini Masuk Fase Pemulihan Permanen

B Bantuan Sosial & Pemerintah

34 hari

Artikel ini telah ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Media Kampung.