Media Kampung – 17 April 2026 | BNPB memastikan kesiapan personel dan alutsista untuk mengatasi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipicu oleh musim kemarau 2026 di Kalimantan Barat.
Apel kesiapsiagaan yang diadakan pada 16 April 2026 di kantor Gubernur Pontianak melibatkan BNPB, Kemenko Polkam, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta relawan masyarakat.
Ribuan personel gabungan, termasuk anggota TNI, Polri, dan relawan, telah dipersiapkan untuk penanggulangan karhutla secara cepat.
Alutsista yang dikerahkan mencakup pompa air, selang, alat pelindung diri, kendaraan pemadam darat, serta helikopter untuk operasi water bombing.
Pemerintah pusat menyalurkan Dana Siap Pakai (DSP) guna mempercepat pembelian peralatan tambahan di daerah rawan kebakaran.
Menko Polkam Jenderal (Purn) Djamari Chaniago menekankan pentingnya deteksi dini dan koordinasi lintas unsur dalam pencegahan karhutla.
Ia menambahkan bahwa lahan gambut di Kalimantan Barat memungkinkan api menyebar di bawah permukaan tanah, sehingga memerlukan strategi pemadaman khusus.
BMKG memprediksi musim kemarau 2026 akan datang lebih awal dengan curah hujan lebih rendah, meningkatkan potensi kebakaran secara signifikan.
Data hingga 31 Maret 2026 menunjukkan luas lahan terbakar mencapai sekitar 10.600 hektare di Kubu Raya, Sambas, Ketapang, Mempawah, dan Kayong Utara.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan bahwa sistem peringatan dini telah terintegrasi dengan data satelit dan BMKG untuk mendeteksi titik api secara real time.
BNPB siap melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) di zona prioritas bila suhu dan kelembapan mencapai ambang bahaya.
Helikopter patroli dan water bombing telah dikerahkan sejak awal April untuk menekan titik api yang muncul di hutan gambut.
Tim lapangan juga dilengkapi dengan peralatan komunikasi satelit guna mempercepat respons di daerah terpencil.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menambahkan bahwa provinsi sedang mempercepat penetapan status siaga darurat.
Status siaga memungkinkan alokasi anggaran cepat serta akses ke dukungan teknis pusat, termasuk OMC dan helikopter.
Pemerintah provinsi meningkatkan patroli UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah rawan untuk deteksi dini.
Pengawasan ketat terhadap perusahaan perkebunan dan kehutanan diarahkan untuk memastikan penyediaan sarana pemadam di area konsesi.
Masyarakat dan tokoh agama diimbau melaporkan kegiatan pembakaran ilegal serta berpartisipasi dalam program pencegahan.
BNPB mencatat bahwa kolaborasi lintas sektor selama beberapa tahun terakhir berhasil menurunkan angka kebakaran secara nasional.
Namun, tantangan tetap besar karena perubahan iklim memperpanjang periode kering, sehingga kesiapsiagaan harus berkelanjutan.
Hingga kini, tidak ada laporan kebakaran besar yang meluas setelah penerapan langkah-langkah tersebut, menandakan efektivitas awal.
BNPB akan terus memantau situasi dan menyesuaikan strategi sesuai perkembangan cuaca serta laporan lapangan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan