Media Kampung – 16 April 2026 | Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengalokasikan dana sekitar Rp500 juta untuk penanganan darurat pascabanjir, termasuk pembangunan jembatan sementara di titik‑titik kritis. Upaya ini dilakukan setelah hujan lebat menyebabkan banjir meluas pada akhir bulan lalu.
Tim gabungan Dinas Bina Sumber Daya Air dan Bina Sumberdaya Kelembagaan (BSBK), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Perumahan dan Kawasan (Perkim) melaksanakan pemasangan bronjong di tujuh lokasi terdampak. Lokasi tersebut meliputi Desa Wonoboyo, Ampelan, Wringin, Botolinggo (Dusun Klekean), dan Sukosari.
Pemasangan bronjong bertujuan menahan aliran air agar tidak kembali menggenangi permukiman dan lahan pertanian warga. Tanpa penghalang, air banjir sebelumnya langsung meluas ke rumah‑rumah, kondisi yang sempat viral di media sosial.
Kepala Dinas BSBK Bondowoso, Ansori, menegaskan bahwa penanganan bersifat kolaboratif antar‑OPD karena beberapa titik berada di bawah kewenangan masing‑masing. “Yang diperbaiki sebenarnya kita kolaborasi, karena ada beberapa titik yang menjadi kewenangan Dinas BSBK dan BPBD,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Ada juga RTLH yang menjadi kewenangan Perkim, tapi kita fokus ke yang kita tangani.” Pendekatan ini memungkinkan sumber daya dialokasikan secara efisien pada area yang paling membutuhkan.
Empat titik, termasuk jembatan di Gapura dan aliran Sungai Gunung Putri yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, dikunjungi langsung oleh Bupati Bondowoso. Pada kunjungan tersebut, penanggung jawab menegaskan pentingnya pemasangan bronjong sebagai langkah penanganan sementara.
“Seperti yang disampaikan Bapak Bupati, kita bisa menangani sementara, paling tidak ketika ada air tidak langsung masuk ke rumah warga,” kata Ansori. Penanganan sementara ini diharapkan memberi ruang bagi perencanaan perbaikan jangka panjang.
Jembatan yang rusak masih beroperasi dengan akses terbatas, sehingga menghambat mobilitas penduduk setempat. Pemerintah Kabupaten merencanakan perbaikan permanen melalui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Karena perbaikan jembatan belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dana tidak dapat dialokasikan melalui pergeseran anggaran sebelumnya. “Kemarin rencana kita menggunakan dana BTT, tapi sudah kita tangani sementara,” jelas Ansori.
Anggaran perubahan APBD sebesar sekitar Rp500 juta akan dialokasikan untuk penanganan awal dan perencanaan kembali jembatan. Dana ini mencakup pembangunan struktur penyangga serta penguatan pondasi yang rusak.
Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, mengonfirmasi total tujuh titik terdampak banjir yang telah dipasangi bronjong. “Total ada tujuh titik, dan semuanya dilakukan pemasangan bronjong dengan anggaran sekitar Rp500 juta,” ungkapnya.
Lokasi bronjong tersebar di Kecamatan Wonoboyo, Ampelan, Wringin, Botolinggo (Dusun Klekean), serta Sukosari, masing‑masing menempati jalur kritis yang rawan aliran air. Penempatan bronjong dilakukan setelah survei lapangan dan analisis topografi.
Tim teknis melakukan penilaian ketinggian air, kecepatan aliran, serta kondisi tanah sebelum menentukan desain bronjong yang sesuai. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa bronjong dapat menahan debit air hingga 3,5 meter per detik.
Pemasangan bronjong dilaksanakan dalam tiga fase, dimulai dari pembersihan area, penempatan kerangka besi, hingga pengisian material batu dan pasir. Proses tersebut memerlukan tenaga kerja lokal sebanyak 120 orang selama dua minggu.
Seluruh kegiatan penanganan darurat dipantau oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum untuk memastikan kualitas dan kepatuhan pada standar teknis. Laporan harian dikirimkan ke kantor Bupati untuk evaluasi lanjutan.
Masyarakat setempat melaporkan berkurangnya genangan air setelah bronjong selesai dipasang, terutama di area pertanian yang sebelumnya tergenang. Hal ini meningkatkan harapan petani akan kelangsungan produksi padi dan sayuran.
Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan komitmen untuk menyelesaikan perbaikan jembatan secara permanen sebelum musim hujan berikutnya. Jadwal konstruksi diperkirakan dimulai pada kuartal ketiga 2026, dengan estimasi selesai pada akhir tahun.
Hingga saat ini, proses perubahan APBD masih dalam tahap finalisasi, sementara bronjong terus berfungsi sebagai pengaman sementara. Pemerintah mengajak seluruh pihak terkait untuk terus berkoordinasi demi mengurangi risiko banjir di masa depan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan