Di Papua, KDM Sentil Pola Pembangunan Indonesia yang Abaikan Pengetahuan Leluhur
<pPada kunjungannya ke tanah Papua, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi—yang akrab disapa KDM—mengemukakan pandangan kritis terkait pola pembangunan nasional yang selama ini dianggapnya kurang memperhatikan elemen kultural dan pengetahuan lokal. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu (30/5/2026), KDM menyoroti pentingnya mengintegrasikan pengetahuan leluhur dan nilai-nilai budaya dalam proses pembangunan di Indonesia. Kritik ini menegaskan bahwa Media Kampung – di Papua, KDM sentil pola pembangunan Indonesia yang abaikan pengetahuan leluhur sebagai sumber daya intelektual yang sangat berharga namun kerap terlupakan.
Kehilangan Rasa dan Cinta dalam Pembangunan
<pMenurut KDM, hal yang paling mendasar yang hilang dalam pendekatan pembangunan di Indonesia, termasuk di berbagai daerah seperti Jawa Barat dan Papua, adalah rasa dan cinta. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengandalkan aspek teknis atau ekonomi semata, melainkan harus melibatkan pendekatan berbasis sains etnis atau etnosains yang mengacu pada kebudayaan lokal dan nilai-nilai tradisional masyarakat setempat.
“Apa yang hilang dalam pendekatan pembangunan di Indonesia dari waktu ke waktu termasuk di daerah-daerah di Jawa Barat adalah hilangnya rasa dan cinta,” ucapnya. Lebih lanjut, KDM menjelaskan bahwa keunggulan utama masyarakat Nusantara terletak pada budi pekerti dan nilai etika yang luhur. Oleh karena itu, pola pembangunan harus mengedepankan rasa yang dalam filosofi Sunda dikenal dengan istilah rumasa, yakni sikap saling menghormati dan mengakui kedudukan orang lain secara setara.
Rumasa: Filosofi yang Mengajarkan Sikap Saling Menghormati
Sikap rumasa ini menjadi kunci agar pembangunan tidak menimbulkan kesan arogan atau superioritas yang dapat memecah belah masyarakat. KDM mencontohkan dalam teologi Sunda bahwa rumasa lahir dari rasa yang menumbuhkan sikap tidak memandang diri sendiri lebih tinggi ataupun merendahkan orang lain. Sikap ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang mengkritik sifat sombong dan meremehkan orang lain, yang diibaratkan dengan karakter Firaun.
“Rumasa itu adalah sebuah sistem sikap dimana tidak boleh meletakkan diri merasa lebih tinggi dari orang lain, menganggap orang lain bodoh, dan dalam teologinya orang Islam itu dianggap digambarkan dengan Firaun,” jelasnya.
Kritik Terhadap Birokrasi dan Pengabaian Masyarakat Adat
Salah satu sorotan tajam dari KDM adalah kritik terhadap cara pandang birokrasi saat ini yang sering kali keliru menilai masyarakat adat dan kaum tradisi. Mereka kerap dianggap sebagai kelompok tertinggal dan kurang berpengetahuan, sehingga dalam proses pembangunan sering tidak melibatkan mereka secara optimal.
Padahal, masyarakat adat dan kaum tradisi merupakan sumber pengetahuan sejati yang harus dihargai dan dilibatkan dalam pembangunan. KDM menegaskan bahwa mengabaikan pengetahuan leluhur ini justru akan melemahkan kualitas pembangunan dan mengikis kekayaan budaya yang menjadi identitas bangsa.
“Birokrasi ini adalah menganggap kaum tradisi itu orang-orang yang tertinggal, menganggap kaum adat itu orang-orang yang bodoh, sehingga mereka dalam pembangunan seringkali tidak dipahami oleh kita mereka adalah sumber pengetahuan,” pungkasnya.
Menemukan Jalan Baru melalui Pendekatan Etnosains
Dedi Mulyadi mengajak pemerintah dan semua pihak terkait untuk menerapkan pendekatan pembangunan yang lebih humanis, berakar pada sains etnis dan menghormati kearifan lokal. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya fokus pada kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga merangkul nilai-nilai budaya yang membentuk karakter dan identitas masyarakat.
Implementasi pola pembangunan berbasis etnosains ini diharapkan dapat menjadi solusi agar pembangunan lebih berkelanjutan dan inklusif, khususnya di wilayah Papua dan daerah-daerah lain yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang unik.
Kesimpulan
Pandangan kritis KDM saat berkunjung ke Papua menunjukkan bahwa di Papua, KDM sentil pola pembangunan Indonesia yang abaikan pengetahuan leluhur sebagai panggilan penting untuk meredefinisi cara pembangunan nasional. Dengan mengedepankan rasa, cinta, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal serta pengetahuan leluhur, pembangunan dapat menjadi lebih berkeadilan dan bermartabat. Kritik ini membuka ruang diskusi bagi para pemangku kepentingan agar lebih bijak dan inklusif dalam merancang kebijakan pembangunan ke depan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan