Media Kampung – Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengapresiasi keputusan Menteri Perhubungan yang menyetujui percepatan pembangunan dan penambahan dermaga di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Langkah ini dinilai sebagai solusi strategis untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan antara Pulau Jawa dan Bali.
Apresiasi Gapasdap atas Respons Cepat Menhub
Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Perhubungan yang merespons cepat aspirasi pelaku usaha. “Persetujuan percepatan pembangunan dan penambahan dermaga merupakan keputusan strategis yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, dunia usaha, dan kelancaran logistik nasional,” ujarnya, Kamis, 23 Juli 2026.
Keterbatasan Dermaga Hambat Operasional Kapal
Khoiri menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah dermaga menjadi hambatan utama optimalisasi pelayanan. Saat ini, lebih dari 50 persen armada kapal yang tersedia di lintas Ketapang-Gilimanuk belum dapat dioperasikan secara maksimal karena kapasitas dermaga tidak sebanding dengan jumlah kapal yang siap melayani masyarakat. Akibatnya, banyak kapal harus menunggu giliran operasi, produktivitas menurun, biaya operasional meningkat, dan kapasitas pelayanan belum termanfaatkan optimal.
Penambahan Dermaga Tingkatkan Jumlah Kapal Beroperasi
Setiap penambahan satu pasang dermaga berpotensi membuka kesempatan bagi sekitar empat unit kapal untuk kembali beroperasi. Gapasdap berharap pemerintah merealisasikan minimal dua pasang dermaga baru sehingga sedikitnya delapan kapal tambahan dapat dioperasikan. “Dengan bertambahnya dermaga, frekuensi pelayaran meningkat, waktu tunggu kendaraan dipersingkat, antrean di pelabuhan berkurang, dan distribusi logistik Jawa-Bali semakin lancar,” tegas Khoiri.
Fleksibilitas Operasional Kapal Berukuran Sedang
Gapasdap juga mengapresiasi kebijakan Menhub yang tetap memberikan ruang bagi pengoperasian kapal berukuran sedang di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Kebijakan ini mencerminkan pemahaman pemerintah terhadap karakteristik operasional angkutan penyeberangan yang dipengaruhi fluktuasi permintaan. Pada saat off peak, kapal berkapasitas sedang lebih efisien, sedangkan pada peak hour atau musim liburan, kapal besar dapat dioperasikan untuk memenuhi lonjakan permintaan. “Fleksibilitas seperti inilah yang dibutuhkan agar pelayanan tetap optimal sekaligus efisien,” ujarnya.
Sinergi Pemerintah dan Pelaku Usaha Kunci Keberhasilan
Khoiri menekankan bahwa peningkatan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan kebijakan operasional yang adaptif. Sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha merupakan kunci mewujudkan sistem transportasi penyeberangan yang aman, andal, efisien, dan berkelanjutan. “Langkah Menteri Perhubungan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan pelayanan publik sekaligus penguatan konektivitas nasional. Kami optimistis percepatan pembangunan dermaga akan menjadi solusi jangka panjang bagi peningkatan kapasitas lintasan Ketapang-Gilimanul yang selama ini menjadi urat nadi transportasi dan logistik nasional,” pungkasnya.
