PDIP Tunggu Jawaban BGN soal Data Kader yang Terlibat di Dapur MBG

Media Kampung, Jakarta — Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan hingga kini Badan Gizi Nasional (BGN) belum merespons surat yang dikirim DPP PDIP terkait permintaan data kader partainya yang terlibat dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut,” ujar Hasto di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7).

BGN Tutup Sementara 252 Dapur SPPG di Sumut: Tanpa Sertifikat SLHS & IPAL, Gubernur Bobby Tegaskan Prioritas Presiden

R Regional / Daerah

128 hari

PDIP meminta data resmi agar dapat melakukan langkah-langkah koreksi di internal partai apabila memang ada kadernya yang terlibat. Hasto menegaskan partainya telah memiliki kebijakan yang melarang anggota maupun kader mengambil keuntungan dari program MBG.

“Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan suatu langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami. Karena partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut,” jelas dia.

PDIP Balas Sindiran PSI: Jokowi Dipecat Secara Tidak Hormat, Siapa yang Akan Menanggungnya?

P Politik

50 hari

Hasto pun menegaskan pihaknya masih menunggu balasan dari pihak BGN. “Ya kita tunggu suratnya dulu ya, belum ada jawaban sampai sekarang,” katanya. Ia mengatakan apabila surat pertama tidak kunjung direspons, PDIP akan kembali mengirimkan surat kepada BGN. “Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya,” tutur dia.

Hasto juga menyoroti berbagai kritik yang muncul di masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut. “Ya, kalau tadi kan juga muncul suatu kritik sosial ya dari masyarakat yang menggambarkan bahwa ketika pemerintah percaya kepada rakyat, sebenarnya rakyat juga mampu melakukan upaya-upaya secara berdikari termasuk kebutuhan terhadap makanan yang sehat dan bergizi,” katanya.

Menteri Zulkifli Hasan Bantu Selesaikan Masalah Sampah di Pantai Muncar, Banyuwangi

B Banyuwangi

529 hari

Ia menilai kritik terhadap MBG menguat karena muncul berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya, termasuk kasus korupsi yang dinilai mencederai kepentingan masyarakat. “Ini sebagai suatu kritik yang sangat keras karena ketika program untuk rakyat, mengatasnamakan rakyat tetapi dalam pelaksanaannya begitu banyak penyimpangan, bahkan kasus-kasus korupsi yang mencederai rakyat, maka kemudian muncul suara-suara untuk melakukan koreksi secara total terhadap kebijakan MBG (Makan Bergizi Gratis) yang mengatasnamakan rakyat tersebut,” kata dia.

Sebelumnya, PDIP menyurati Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang. Mereka meminta data kadernya yang terlibat langsung maupun tidak langsung pada operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026 itu ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun.