Media Kampung – PDI Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan posisinya sebagai partai politik yang berada di luar kabinet pemerintahan namun menjalankan fungsi pengawasan secara konstitusional melalui DPR. Pernyataan ini sekaligus menanggapi kritik dari partai koalisi pemerintah yang menuding PDIP menjalankan politik dua kaki atau tidak konsisten dalam menentukan posisi politiknya.
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menjelaskan bahwa negara demokrasi seperti Indonesia memberikan ruang bagi keberadaan partai politik di dalam maupun di luar pemerintahan. Menurut Deddy, tudingan politik dua kaki tidak berdasar dan tidak etis. Ia juga menyoroti bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal istilah oposisi formal seperti di beberapa negara Barat.
Deddy menegaskan, PDIP memilih berada di luar kabinet dan berfokus menjalankan fungsi pengawasan serta mengkritisi kebijakan pemerintah secara konstruktif. Sikap ini merupakan mandat hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang telah dijalankan secara konsisten.
Sikap politik PDIP sebagai penyeimbang juga mendapat perhatian dari partai lain. Partai Demokrat misalnya, menyoroti perlunya kejelasan posisi politik PDIP agar publik dapat memahami arah perjuangan partai tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan bahwa publik membutuhkan konsistensi dan komunikasi yang jelas dari PDIP terkait sikap politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, kritik juga datang dari kader sejumlah partai seperti Golkar, PKB, dan NasDem yang menyayangkan klaim PDIP sebagai penyeimbang pemerintahan yang dianggap belum menunjukkan kontribusi nyata. Namun, PDIP menanggapi bahwa posisi tersebut merupakan pilihan politik yang sah dan bukan sikap abu-abu.
Di sisi lain, PDIP juga aktif dalam menggali dan melestarikan sejarah bangsa, seperti yang dilakukan oleh DPC PDIP Sidoarjo dalam sebuah diskusi yang mengungkap jejak sejarah Presiden pertama RI, Ir. Soekarno. Dalam acara tersebut, terungkap bahwa Bung Karno pernah tinggal dan bersekolah di Kabupaten Sidoarjo sekitar tahun 1907, khususnya di lokasi bekas Sekolah Ongkoloro Pucang yang kini menjadi SDN Pucang II Sidoarjo.
Ketua DPC PDIP Sidoarjo, Hari Yulianto, menyampaikan bahwa penggalian bukti sejarah tersebut bertujuan untuk menetapkan cagar budaya yang berkaitan dengan masa kecil Bung Karno di Sidoarjo. Hal ini diharapkan dapat menjaga warisan sejarah sekaligus menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar lebih mengenal perjalanan hidup sang Proklamator.
Langkah PDIP dalam menegaskan posisi politiknya di luar kabinet dan upaya pelestarian sejarah nasional menunjukkan komitmen partai untuk menjaga demokrasi yang sehat dan menguatkan identitas bangsa melalui penghormatan terhadap tokoh-tokoh sejarah. PDIP juga mengajak partai lain untuk lebih fokus membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan publik ketimbang mempertanyakan posisi politik partai lain.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan