Media Kampung – Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mendesak PDI Perjuangan (PDIP) untuk bersikap tegas mengenai posisi politiknya, apakah menjadi oposisi atau koalisi. Pernyataan itu langsung mendapat respons keras dari Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang meminta Jazilul fokus mengurus internal partainya sendiri.
Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026), Jazilul menilai sikap politik PDIP masih abu-abu dan berpotensi mengganggu soliditas program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa jika PDIP memilih berada di luar pemerintahan, sebaiknya mengambil posisi oposisi secara jelas.
“Saya harap mengambil sikap yang tegas saja ya. Di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji pak presiden,” ujar Jazilul.
Menurutnya, partai-partai pendukung pemerintah saat ini tengah berupaya memastikan seluruh program presiden berjalan sesuai target. Oleh karena itu, diperlukan persatuan dan soliditas dari semua pihak agar agenda pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.
Menanggapi hal itu, Deddy Sitorus dengan tegas menyatakan bahwa posisi politik PDIP adalah keputusan organisasi yang diambil melalui mekanisme internal partai, seperti Kongres, Rakernas, dan mandat prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ia menilai Jazilul tidak berhak mendesak partai lain.
“Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada ngurusi orang lain. Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi. Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?” kata Deddy saat dihubungi, Kamis (18/6/2026).
Deddy juga mengkritik penggunaan istilah “oposisi” oleh Jazilul. Menurut Deddy, terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer, bukan dalam sistem presidensial seperti Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dalam sistem presidensial, fungsi pengawasan terhadap pemerintah dijalankan melalui mekanisme checks and balances oleh DPR, bukan melalui oposisi formal.
“Mungkin dia perlu menambah literasi lebih banyak soal sistem pemerintahan terutama terkait parlementer vs presidensial. Terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer yang biasanya terdiri dari 2 kubu partai dominan dengan ideologi yang saling bertentangan,” ujar Deddy.
Deddy menegaskan bahwa posisi PDIP saat ini sudah jelas, yakni berada di luar pemerintahan dan berperan sebagai penyeimbang kekuasaan. Peran ini dinilai penting mengingat mayoritas kursi DPR dikuasai partai-partai yang tergabung dalam pemerintahan.
Sementara itu, Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) juga menyoroti dugaan keterlibatan PDIP dalam gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa. Sekretaris Jenderal BM PAN, Slamet Ariyadi, menilai dugaan tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi sikap politik PDIP dalam menjaga stabilitas nasional.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan lebih lanjut dari Jazilul Fawaid terkait pernyataan Deddy Sitorus.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan