Media Kampung – Gelombang demonstrasi mahasiswa di sejumlah kota besar Indonesia pada Senin, 15 Juni 2026, menyerukan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tuntutan ini dinilai tidak realistis oleh politisi Partai Golkar, Ahmad Irawan, yang menyebutnya sama saja meminta Presiden Prabowo Subianto mengingkari janji politiknya.
Aksi unjuk rasa terjadi di Jakarta, Medan, Kota Semarang, Banjarmasin, dan daerah lainnya. Para mahasiswa menilai MBG menjadi saluran pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah kenaikan harga BBM nonsubsidi, pelemahan nilai tukar rupiah, dan penurunan daya beli masyarakat. Mereka mendesak agar anggaran MBG dialihkan ke program yang lebih efektif.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Irawan menegaskan bahwa MBG merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang sudah dijanjikan sejak masa kampanye. Menghentikannya di tengah jalan sama saja meminta presiden mengingkari komitmennya. Ia menilai tuntutan mahasiswa tidak realistis dan mengabaikan realitas politik.
Program MBG yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) memang menuai berbagai polemik. Pagu anggaran awal Rp335 triliun untuk 2026 kemudian diturunkan menjadi Rp268 triliun, namun tetap dinilai menyedot porsi signifikan belanja negara dan berdampak pada efisiensi sektor lain, termasuk dugaan pengalihan anggaran pendidikan. Selain itu, data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sejak awal 2025 hingga April 2026, sedikitnya 33.626 pelajar mengalami keracunan yang diduga akibat MBG. Kasus dugaan korupsi tata kelola MBG juga mencuat, menjerat eks Kepala BGN Dadan Hindayana, dua eks Wakil Kepala BGN, dan pihak swasta.
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Gerindra, Nana Kencanawati, menjadi sorotan setelah komentarnya terhadap seorang ibu pengkritik MBG di media sosial menuai polemik. Ia kemudian menyampaikan permohonan maaf dan mengakui komentarnya tidak tepat. Peristiwa ini membuka diskusi mengenai etika komunikasi pejabat publik dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat dalam demokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah mengenai tuntutan mahasiswa tersebut. Namun, polemik seputar MBG terus bergulir, menguji komitmen pemerintah terhadap program andalannya di tengah tekanan publik.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan