Media Kampung – Aliansi mahasiswa BEM Bersatu menduga mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu yang melibatkan sejumlah tokoh, termasuk seorang pensiunan jenderal TNI. Dugaan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 16 Juni 2026, menyusul aksi penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipimpin oleh Tiyo.

Juru bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, mengungkapkan bahwa mobil Toyota Fortuner yang digunakan Tiyo saat aksi diduga terdaftar atas nama SN, adik dari Letjen TNI (Purn) SS. SS sendiri merupakan besan dari Jenderal TNI (Purn) AP, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Kehadiran politisi PDI Perjuangan AW di tengah massa aksi semakin memperkuat dugaan keterlibatan aktor politik praktis.

Rahmat juga menyoroti kehadiran Tiyo dalam dialog nasional kebangsaan di Bandung pada 18 Juni 2026 bersama sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) SS juga tercatat hadir, yang menurut Rahmat menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati.

BEM Bersatu menolak keras segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. “Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” tegas Rahmat. Aliansi ini menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian dan lemahnya argumentasi.

Sementara itu, pihak PDI Perjuangan membantah tuduhan tersebut. Politikus PDIP, Guntur Romli, menegaskan bahwa mobil Fortuner yang ditumpangi Tiyo adalah pinjaman dari seseorang, bukan milik Siti Nuraeni atau besan Andika Perkasa. Ia menyebut narasi yang disampaikan BEM Bersatu hanyalah cocoklogi. Guntur juga menegaskan bahwa Siti Nuraeni dan Setyo Sularso bukan kader PDIP dan tidak pernah menjadi tim sukses Ganjar Pranowo.

Hingga berita ini diturunkan, Tiyo Ardianto belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut. BEM Bersatu berkomitmen untuk terus mengawal agar gerakan mahasiswa tetap independen dan tidak dimanfaatkan oleh kepentingan elite politik.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.