Media Kampung – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, menegaskan pentingnya sinergi dan gotong royong dalam mengawal kebijakan Presiden Prabowo Subianto agar program pemerintah dapat berjalan lancar hingga di tingkat kementerian dan daerah.
Samuel menyatakan dukungannya terhadap arah kebijakan yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026. Ia menilai perencanaan pembangunan nasional yang disiapkan sudah berada pada jalur yang tepat, namun keberhasilan program sangat bergantung pada pelaksanaan oleh para pembantu presiden seperti menteri dan pejabat kementerian di lapangan.
“Presiden Prabowo adalah pemimpin tertinggi di negara ini, dan saya mengamini apa yang beliau sampaikan. Namun, eksekusi kebijakan tetap menjadi tanggung jawab para pembantu beliau, mulai dari menteri hingga pejabat eselon di kementerian masing-masing,” ujar Samuel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
DPR, khususnya Komisi VII, menurut Samuel, memiliki fungsi pengawasan yang strategis dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, Komisi VII akan terus memantau dan mengawal implementasi kebijakan yang telah dicanangkan pemerintah pusat.
Samuel juga mengingatkan bahwa pembangunan nasional tidak bisa hanya dibebankan kepada Presiden dan kabinet, melainkan harus melibatkan kepala daerah secara aktif untuk mendukung program pemerintah pusat. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan DPR diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program pembangunan sehingga hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan target pengendalian defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027 agar tetap di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN diperkirakan berada di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB.
Presiden menyampaikan bahwa menjaga defisit APBN di level tersebut sangat penting untuk menjaga kesehatan fiskal nasional, apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2027 mencapai 11,82 hingga 12,40 persen terhadap PDB.
Dengan adanya pengawasan ketat dari DPR dan keterlibatan aktif pemerintah daerah, diharapkan pelaksanaan kebijakan Presiden Prabowo dapat berjalan efektif dan mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan