Media Kampung – Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada 27 April 2026, melantik enam pejabat baru sekaligus mengembalikan dua figur yang sebelumnya diberhentikan.
Pengangkatan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, dan menandai reshuffle keempat sejak Prabowo menjabat pada Oktober 2024.
Jumhur Hidayat, mantan ketua umum KSPSI, ditugaskan sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, menggantikan Hanif Faisol Nurofiq.
Presiden menegaskan, “Jumhur Hidayat akan membawa perspektif buruh dalam kebijakan lingkungan, memperkuat keadilan sosial dan keberlanjutan.”
Hasan Nasbi kembali diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Nasbi menyatakan, “Saya siap menyokong agenda pemerintah dengan strategi komunikasi yang terintegrasi dan responsif.”
Abdul Kadir Kading kembali menduduki posisi Kepala Badan Karantina Indonesia, setelah sebelumnya menjabat sebagai Menteri P2MI dan digantikan pada September 2025.
Kading menambahkan, “Karantina merupakan garis pertahanan pertama dalam melindungi kesehatan publik, saya akan memastikan operasionalnya optimal.”
Muhammad Qodari yang semula memimpin Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dipindahkan menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), menggantikan Angga Raka Prabowo.
Qodari menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam era digital, “Bakom RI akan menyederhanakan alur informasi bagi masyarakat.”
Dudung Abdurachman, mantan jurnalis senior, diangkat menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan, menggantikan Qodari.
Abdurachman berkomitmen meningkatkan transparansi kebijakan, “Saya akan memperkuat hubungan antara kepresidenan dan publik melalui media yang akurat.”
Hanif Faisol Nurofiq, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, kini menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Perubahan ini diharapkan memperkuat sinergi antara sektor lingkungan dan ketahanan pangan nasional.
Keputusan Presiden No. 51/P/2026 mencakup pemberhentian dan pengangkatan enam pejabat, sekaligus menegaskan visi pemerintah untuk mempercepat program pembangunan 2024‑2029.
Reshuffle ini terjadi bersamaan dengan insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, namun pemerintah menegaskan fokus tetap pada stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Kebijakan baru ini mencerminkan upaya Prabowo mengintegrasikan elemen buruh, komunikasi, dan keamanan kesehatan dalam struktur kabinet, sekaligus menanggapi dinamika politik dan sosial Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan