Media Kampung – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam pengerahan TNI dan Komponen Cadangan (Komcad) dalam pengamanan demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026. Langkah tersebut dinilai keliru, berpotensi melanggar hukum, dan mengancam prinsip demokrasi sipil.
Dalam keterangan pers yang disampaikan Ketua YLBHI Muhammad Isnur, koalisi menyatakan bahwa pengerahan militer untuk menghadapi aksi demonstrasi seharusnya menjadi opsi terakhir ketika aparatur sipil tidak mampu menangani situasi. Padahal, Indonesia tidak dalam keadaan perang atau darurat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Kementerian Pertahanan menerbitkan Surat Nomor B/752/VI/2026/BACADNAS pada 11 Juni 2026 yang memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN anggota Komcad untuk mengikuti Apel Siaga di lingkungan Kemhan pada 12 Juni 2026. Koalisi mempertanyakan ancaman apa yang dihadapi negara sehingga diperlukan pengerahan Komcad, sementara TNI dan Polri dinilai masih mampu menjalankan fungsi masing-masing.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono membela langkah tersebut dengan menyatakan bahwa koordinasi TNI dan Komcad dengan Polri diperlukan demi menjaga stabilitas nasional. Ia menegaskan bahwa TNI memiliki peran vital membantu keamanan negara dan Komcad merupakan bagian dari sistem pertahanan rakyat semesta. Namun, ia juga mengingatkan agar setiap pengerahan kekuatan dilakukan secara terukur dan sesuai hukum.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas mengklarifikasi bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan demo atas permintaan kepolisian. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut total personel yang dikerahkan sebanyak 6.088 orang, terdiri dari 500 personel TNI, 1.000 personel Korbrimob Polri, 200 personel BKO Korsabhara, 3.802 personel Polda Metro Jaya, dan 586 personel polres.
Demo mahasiswa yang berlangsung di Bundaran HI menuntut penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta penolakan militerisme di ranah sipil. Aksi mendapat dukungan publik, seperti pengendara yang membunyikan klakson dan pedagang yang memberi semangat. Momen solidaritas juga terlihat dari kehadiran tokoh Badru ‘Kepiting’ dan relawan HumanityCare yang membagikan makanan dan minuman gratis.
Koalisi menegaskan bahwa penggunaan Komcad dalam demonstrasi justru memperkuat kekhawatiran bahwa komponen tersebut dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang bukan fungsi utamanya. Mereka mendesak agar pengerahan TNI dan Komcad dihentikan dan dikembalikan pada koridor hukum yang berlaku.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan