Media Kampung – 14 April 2026 | Boni Hargens menilai pernyataan Saiful Mujani tentang penurunan Presiden Prabowo Subianto sebagai tamparan bagi partai‑partai politik, sekaligus menegaskan bahwa perdebatan makar harus berlandaskan ilmu politik yang kuat.
Pernyataan tersebut dibahas dalam acara peluncuran buku “Ilmu Politik dari Zaman Klasik hingga Era Digital” yang diadakan di Jakarta pada Sabtu, 11 April 2026.
“Soal apakah pembicaraan Pak Saiful Mujani masuk kategori makar atau tidak, itu memang perdebatan yang harus dilandasi pemikiran kuat tentang politik,” ujar Boni Hargens pada Minggu, 12 April 2026.
Dari sudut pandang negara, Boni menjelaskan bahwa seruan Saiful menciptakan pra‑kondisi bagi revolusi karena sudah ada ide dan upaya penggalangan yang terstruktur.
Namun dalam perspektif masyarakat sipil, pernyataan itu dapat dilihat sebagai kebebasan berpendapat yang sah, meski menimbulkan kekecewaan serius terhadap partai‑partai politik.
Boni menambahkan bahwa mengkategorikan seruan tersebut sebagai makar memerlukan analisis yang mendalam mengenai niat, konteks, serta potensi dampak politiknya.
Saiful Mujani sebelumnya mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto dijatuhkan di luar mekanisme konstitusional, menimbulkan kecaman luas dari kalangan pendukung pemerintah.
Seorang komunikolog lain menyatakan bahwa narasi “jatuhkan Presiden” tidak sepenuhnya dapat dikategorikan makar karena belum terbukti mengandung unsur tindakan kekerasan.
Dalam undang‑undang Indonesia, makar didefinisikan sebagai upaya menggulingkan pemerintahan secara paksa atau melalui cara yang melanggar konstitusi.
Boni menekankan pentingnya membedakan antara kritik politik yang sah dan ajakan yang berpotensi menimbulkan kekacauan.
Situasi politik saat ini memperlihatkan ketegangan antara Presiden Prabowo dan kelompok oposisi yang menolak kerja sama politik.
Parlemen dijadwalkan membahas revisi undang‑undang tentang makar pada akhir bulan ini, yang dapat mempengaruhi cara penilaian kasus serupa.
Saat ini belum ada proses hukum terhadap Saiful Mujani, namun lembaga kepolisian terus memantau perkembangan wacana publik.
Debat mengenai batas kebebasan berpendapat dan ancaman makar terus memanas, menuntut klarifikasi lebih lanjut dari semua pihak.
Observasi terbaru menunjukkan bahwa diskursus politik di Indonesia semakin menuntut kejelasan normatif, sekaligus menegaskan peran akademisi seperti Boni Hargens dalam memberikan kerangka analitis yang objektif.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan