Media Kampung – Polisi Hongaria pada Selasa malam mengumumkan pembekuan aset dan rekening perusahaan milik Gyula Balasy, salah satu pengusaha media paling berpengaruh yang pernah bekerja sama dengan pemerintahan Viktor Orban, di ibu kota Budapest.
Keputusan itu diambil setelah otoritas pajak nasional NAV memberikan informasi tentang dugaan penyalahgunaan dana dan pencucian uang yang melibatkan kelompok perusahaan Balasy, yang dikenal sebagai Lounge Group.
Menurut pernyataan resmi kepolisian, penyelidikan difokuskan pada tiga hal utama: penyalahgunaan dana negara, kontrak berlebihan, serta aliran dana ke luar negeri yang mencurigakan.
Balasy menolak tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa penawaran penyerahan perusahaan kepada negara bukan karena menyembunyikan sesuatu, melainkan sebagai tindakan transparansi pasca pemilihan.
“Saya menawarkan perusahaan saya ke negara bukan karena saya memiliki sesuatu yang disembunyikan atau karena kami melakukan sesuatu yang melanggar hukum,” ujar Balasy dalam wawancara dengan situs berita Kontroll, dikutip oleh Reuters.
Pembekuan aset meliputi lebih dari 200 juta forint yang diblokir pada Senin pekan lalu, menandai langkah pertama pemerintah baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Peter Magyar untuk menindak korupsi.
Magyar, yang memimpin koalisi Tisza, berjanji akan mengembalikan aset negara yang dianggap dicuri dan menegakkan akuntabilitas pada pihak-pihak yang mendapat kontrak menguntungkan selama masa Orban.
Dalam pernyataan resmi, kepolisian menambahkan bahwa dana telah disita dan rekening perusahaan telah dibekukan, sementara penyelidikan terkait kontrak berlebihan juga sedang berjalan.
Latar belakang kasus ini berakar pada fakta bahwa selama periode 2019-2021, tiga perusahaan Balasy—Lounge Design, New Land Media, dan Media Dynamics—mendapatkan total kontrak senilai 295 miliar forint, sekitar 960 juta dolar AS, dari Kantor Komunikasi Nasional yang dikendalikan pemerintah Orban.
Kontrak tersebut meliputi kampanye anti‑Ukraina, anti‑imigrasi, serta iklan politik yang membantu Orban mempertahankan kekuasaan selama 16 tahun.
Transparency International melaporkan bahwa nilai kontrak tersebut menempatkan Balasy sebagai salah satu penerima dana publik terbesar di sektor media.
Sejumlah pejabat pemerintah sebelumnya, termasuk mantan Menteri Komunikasi, menolak memberikan komentar, sementara pernyataan resmi Balasy Group belum tersedia pada saat penulisan.
Penyelidikan ini juga mencakup investigasi terpisah yang menelusuri aliran dana ke luar negeri yang diduga melanggar peraturan pajak, yang sebelumnya diungkap pada akhir April oleh kantor pajak NAV.
Magyar menjanjikan bahwa semua proses hukum akan berjalan transparan dan menekankan pentingnya menegakkan supremasi hukum dalam upaya memulihkan kepercayaan publik.
Seiring dengan proses hukum yang sedang berlangsung, Balasy mengklaim bahwa ia siap menyerahkan semua dokumen dan bekerja sama penuh dengan otoritas, menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menyembunyikan informasi.
Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi seputar era Orban, di mana sejumlah proyek infrastruktur dan media dinilai sebagai cara untuk mengukuhkan dukungan politik melalui alokasi dana publik.
Pengamat politik lokal menyatakan bahwa tindakan keras di Budapest ini dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menanggulangi korupsi tingkat tinggi, terutama ketika pergantian kepemimpinan membuka peluang reformasi.
Namun, beberapa kritikus menyoroti bahwa proses hukum harus tetap independen dan tidak dijadikan alat politik untuk menyingkirkan lawan politik lama.
Untuk saat ini, penyelidikan masih berjalan, dan pihak berwenang belum mengumumkan hasil akhir atau keputusan hukum terhadap Balasy dan perusahaannya.
Kondisi ini menandai titik penting dalam transisi politik Hongaria, dimana pemerintah baru bertekad menunjukkan komitmen anti‑korupsi di panggung internasional, terutama di ibu kota Budapest.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan