Media Kampung, Ruteng – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menegaskan pentingnya penerapan sistem satu komando tanpa adanya ego sektoral dalam penanganan tanggap darurat akibat gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kabupaten Manggarai, Minggu (16/8/2026).
Pentingnya Satu Komando dalam Penanganan Bencana
Cucun menekankan bahwa seluruh pihak, termasuk TNI dan Polri, harus berpegang pada satu komando yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto. Koordinasi juga melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dikomandoi oleh Menteri Pratikno. Sistem ini diharapkan dapat menghilangkan potensi konflik kepentingan dan memaksimalkan sinergi dalam penanganan bencana.
“Kami minta ini semua ketika ada tanggap darurat, satu komando tidak ada ego sektoral ya,” ujar Cucun. Ia menegaskan tidak ada pihak yang berhak memegang komando lain selain satu komando tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Evaluasi Kondisi Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan
Dalam pertemuan tersebut, DPR juga menerima laporan mengenai kondisi fasilitas kesehatan dan pendidikan yang terdampak gempa. Tercatat satu rumah sakit dan 19 puskesmas mengalami kerusakan sehingga tidak dapat beroperasi secara optimal. Namun, beberapa fasilitas tersebut memang telah dinilai perlu direvitalisasi sebelum terjadinya gempa.
Cucun meminta Kementerian Kesehatan untuk mencatat dan menindaklanjuti usulan revitalisasi fasilitas kesehatan yang terdampak maupun yang telah lama membutuhkan perbaikan. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga diharapkan fokus pada revitalisasi sekolah-sekolah yang rusak akibat gempa. Dana sekitar Rp20 miliar yang masih tersedia dalam anggaran berjalan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk tujuan ini.
Tim DPR Turun Langsung dan Koordinasi Multi-Pihak
Tim DPR yang dipimpin Cucun tidak hanya mengunjungi wilayah Manggarai, tetapi juga daerah lain yang terdampak gempa untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif. Pertemuan dihadiri oleh sejumlah wakil ketua DPR RI, anggota Komisi terkait, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala BNPB, Wakil Menteri Sosial, serta pejabat pemerintah daerah dan kementerian lain melalui tatap muka maupun daring.
Koordinasi lintas lembaga ini diharapkan mempercepat proses pemulihan bagi masyarakat terdampak dan menekan dampak sosial ekonomi akibat gempa besar tersebut.
Signifikansi Penanganan Terpadu bagi Pemulihan NTT
Penegasan DPR mengenai satu komando tanpa ego sektoral menjadi kunci dalam mempercepat respon tanggap darurat dan pemulihan pasca gempa di NTT. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan sumber daya secara optimal dan mengurangi risiko tumpang tindih atau konflik antar lembaga.
Selain itu, perhatian terhadap revitalisasi fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi langkah krusial untuk memastikan keberlangsungan pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Tinggalkan Balasan