Media Kampung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bahwa sekitar 70 ribu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri pada tahun ajaran 2026-2027 akan mendapatkan biaya pendidikan gratis di sekolah swasta mitra pemerintah. Kebijakan ini diumumkan menyusul hasil pemetaan calon murid baru (PCMB) yang menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah pendaftar dan daya tampung sekolah negeri.
Berdasarkan data PCMB, total 444 ribu siswa telah terpetakan dalam sistem. Dari jumlah tersebut, Pemprov Jabar mengidentifikasi potensi sekitar 70 ribu siswa yang belum bisa terakomodasi di sekolah negeri. Menyikapi hal itu, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pemerintah akan menjalin kerja sama dengan sejumlah sekolah swasta untuk menampung para siswa tersebut.
“Sekolah swasta yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, siswa yang bersekolah di situ terhitung tahun ajaran 2026-2027 biayanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi, Sabtu (13/6/2026). Ia menegaskan bahwa orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pendidikan anak-anak mereka di sekolah swasta mitra.
Kebijakan ini muncul di tengah banyaknya keluhan orang tua yang anaknya tidak lolos seleksi masuk SMA/SMK negeri. Dalam sebuah video viral, seorang orang tua meluapkan kemarahannya di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat. Dedi Mulyadi pun menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan mengakui keterbatasan daya tampung sekolah negeri sebagai tanggung jawab pemerintah.
“Saya meminta maaf kepada masyarakat. Jika hari ini masih banyak orang tua yang kecewa karena anaknya tidak mendapatkan sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara negara,” kata Dedi, Kamis (11/6/2026). Ia menambahkan bahwa kemarahan orang tua adalah bentuk perjuangan untuk mendapatkan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka.
Dedi menjelaskan bahwa persaingan dalam PCMB sangat ketat. Beberapa siswa yang awalnya memiliki peluang diterima di sekolah negeri harus tergeser setelah ada tambahan pendaftar, termasuk siswa yang tidak lolos di sekolah lain. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan menerima kritik serta kekecewaan masyarakat.
Dengan adanya kerja sama ini, Pemprov Jabar berharap tidak ada satu pun anak di Jawa Barat yang kehilangan akses pendidikan hanya karena keterbatasan sekolah negeri. Program pembiayaan di sekolah swasta mitra akan berlaku mulai tahun ajaran 2026-2027.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan