Media Kampung – Isu mengenai adanya birokrasi bayangan atau deep state dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan publik dan politikus. Beberapa menteri Kabinet Merah Putih secara terbuka menyinyalir keberadaan kelompok tidak resmi yang diduga beroperasi di balik layar dan menghambat kebijakan pemerintah.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menganalogikan deep state seperti rayap di dalam kayu. Ia mengaku menemukan oknum di kementeriannya, termasuk pejabat setingkat direktur jenderal, yang berani mengabaikan arahan pimpinan dan diduga bermain mata dalam proyek strategis.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga menyebut adanya kelompok di jajarannya yang menolak perubahan dan menghambat target strategis negara. Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan tegas menyebut deep state sebagai “musuh dalam selimut” yang tidak menginginkan birokrasi Indonesia kuat.
Namun, pernyataan para menteri ini mendapat tanggapan beragam. Politisi senior Zulfan Lindan mempertanyakan urgensi dan tujuan pengungkapan isu tersebut ke publik oleh menteri aktif. Menurut Zulfan, isu deep state seharusnya menjadi domain pengamat di luar pemerintahan, bukan diutarakan oleh pejabat yang sedang menjabat.
“Kalau ini diutarakan oleh seorang menteri, apalagi Menhan yang aktif dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, orang jadi bingung,” kata Zulfan dalam wawancara dengan Media Kampung. Ia juga menyinggung bahwa pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan tentang siapa sebenarnya deep state yang dimaksud.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, memberikan pandangan berbeda. Ia menjelaskan bahwa deep state pada dasarnya adalah birokrasi, bagian terdalam dari negara yang tetap bertahan meskipun pemimpin politik berganti setiap lima tahun.
Menurut Hasan, deep state baru berkonotasi negatif ketika birokrasi tidak mau menyesuaikan gerak langkah dengan pemimpin politik yang terpilih. “Kalau dia enggak mau menyamakan gerak langkah dengan pemimpin politik yang terpilih, maka dia akan disebut sebagai deep state (dalam konotasi negatif),” ungkapnya.
Ditanya apakah deep state negatif ada dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, Hasan menjawab singkat, “Wallahualam. Tapi kalau kita mau bicara secara normatif, ada di setiap pemerintahan.”
Perdebatan ini menunjukkan bahwa isu birokrasi bayangan masih menjadi topik sensitif yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait. Publik pun menunggu langkah konkret pemerintah dalam menyikapi dugaan adanya kelompok yang menghambat program strategis nasional.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan