Media Kampung – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengadakan pertemuan dengan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bupati Lahat Bursah Zarnubi, guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat kabupaten.
Pada kesempatan tersebut, diskusi berfokus pada penerapan kebijakan pemerintah di daerah, terutama yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia aparatur dan peningkatan pelayanan publik. Menteri Rini menegaskan pentingnya masukan dari para kepala daerah agar kementerian dapat memahami tantangan yang dihadapi di lapangan.
“Kami menerima berbagai masukan penting terkait implementasi kebijakan di kabupaten. Hal ini sangat berharga agar kami bisa mengetahui kendala yang muncul dan mencari solusi yang tepat,” ungkap Menteri Rini melalui pernyataan resmi yang disampaikan lewat grup WhatsApp JURNALIS PANRB pada Kamis, 14 Mei 2026.
Menteri PANRB juga mengajak seluruh kepala daerah yang tergabung dalam APKASI untuk mengoptimalkan pengelolaan manajemen SDM aparatur. Peningkatan kualitas SDM di lingkungan pemerintah kabupaten diyakini akan berdampak positif pada mutu layanan publik yang diterima masyarakat.
Selain itu, Rini menegaskan bahwa komunikasi antara Kementerian PANRB dan pemerintah daerah selalu dibuka lebar. Kementerian bahkan menyediakan kanal konsultasi virtual bernama Bisa Tanya Kebijakan PANRB yang memudahkan koordinasi dan pemecahan masalah terkait kebijakan yang diterapkan.
“Kami selalu terbuka untuk berdialog dan berkolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah. Kami juga siap membantu mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan agar kebijakan bisa terlaksana dengan baik,” tambah Menteri Rini.
Sementara itu, Ketua APKASI Bursah Zarnubi menyatakan dukungannya terhadap langkah kementerian dalam mengimplementasikan manajemen ASN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, ia juga mengakui adanya tantangan dalam menerapkan kebijakan tersebut di daerah.
“Kami selalu berupaya menyampaikan isu-isu di lapangan dan berkomunikasi dengan Kementerian PANRB untuk menemukan solusi bersama. Kami berterima kasih karena kementerian telah membuka ruang dialog yang memadai,” kata Bursah.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan yang diterbitkan dapat berjalan efektif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat di tingkat kabupaten.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan