Media Kampung – Pemerintah Indonesia sedang mempercepat penanganan backlog perumahan dengan memperkuat integrasi data sektor perumahan nasional. Sinergi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi kunci utama dalam upaya ini agar program bantuan tepat sasaran dan pengumpulan data lebih akurat.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan pentingnya kualitas hunian dalam rangka menurunkan backlog perumahan. Ia memberikan contoh perbaikan kualitas dengan mengganti atap asbes menjadi genteng sebagai langkah konkret, terutama di daerah perkotaan seperti Jakarta. Hal ini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam penanganan backlog.
Penghitungan backlog perumahan masih mengacu pada data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang mencakup backlog kepemilikan rumah dan kelayakhunian hunian di seluruh Indonesia. Selain itu, data juga meliputi jumlah rumah yang dibangun dari berbagai sumber pembiayaan pemerintah dan swasta, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dana Corporate Social Responsibility (CSR), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Kementerian PKP menyatakan bahwa beberapa data program perumahan yang penting belum terintegrasi secara penuh ke dalam sistem BPS. Data tersebut meliputi FLPP, BSPS, Serta Dana Pembiayaan Perumahan (SMF) dan KUR Perumahan yang berbasis By Name By Address (BNBA). Ke depan, integrasi ini akan diperkuat dengan pemanfaatan teknologi Application Programming Interface (API), agar pembaruan data berlangsung lebih cepat dan akurat.
Pemerintah juga memerhatikan indikator lain terkait kualitas permukiman seperti akses sanitasi layak, air minum, listrik, serta praktik open defecation yang masih terjadi di beberapa wilayah. Sebagai bagian dari kolaborasi, BPS akan mengirimkan tautan untuk pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada balai Kementerian PKP di seluruh Indonesia.
Untuk mendukung pengisian data yang benar, BPS berencana memberikan pelatihan secara daring kepada tim balai Kementerian PKP pada 25 Mei 2026. Selain itu, BPS juga akan menyusun publikasi Statistik Perumahan yang mencakup data tahun 2025 hingga semester pertama 2026. Publikasi ini dijadwalkan diserahkan kepada Menteri PKP pada awal Agustus 2026 sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kebijakan selanjutnya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan