Media Kampung – Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan bahwa program digitalisasi bansos telah mencapai 80 persen, dengan uji coba yang meluas ke 42 kabupaten/kota di Indonesia.
Progres ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, yang menekankan pentingnya data terpadu untuk mengefektifkan penyaluran bantuan sosial.
Robben menambahkan bahwa digitalisasi membantu mengurangi kesalahan penyaluran, sekaligus meningkatkan akurasi data penerima bantuan.
Untuk memperkuat kontrol kualitas, Kemensos mengusulkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam audit sejak tahap awal implementasi.
Melalui kolaborasi lintas sektor, data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) diintegrasikan ke dalam sistem digital bansos.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kejujuran data menjadi landasan utama dalam percepatan pengentasan kemiskinan.
Saifullah mengingatkan bahwa data yang tidak akurat dapat menghambat efektivitas program bantuan seperti PKH, PBI-JK, dan bantuan sembako.
Gus Ipul, Kepala Biro Pengembangan Kebijakan, menyampaikan bahwa penggunaan DTSEN berhasil menurunkan tingkat error data dari 77 persen menjadi 28 persen di wilayah uji coba Banyuwangi.
Target jangka pendek adalah menurunkan error data di seluruh Indonesia menjadi di bawah 5 persen melalui digitalisasi penuh.
Statistik terbaru menunjukkan penurunan kemiskinan ekstrem dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025.
Penurunan ini berarti jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa.
Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator, menyatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil sinergi antar lembaga pemerintah.
Ia menambahkan bahwa integrasi data lintas sektor mempercepat identifikasi penerima manfaat yang paling membutuhkan.
Selain penyaluran bantuan, Kemensos juga mengembangkan program Sekolah Rakyat yang telah menjangkau 61,9 juta penduduk.
Program tersebut menampung 14.963 siswa dari keluarga miskin melalui 166 sekolah rakyat yang beroperasi di seluruh wilayah.
Digitalisasi bansos memungkinkan masyarakat memeriksa status bantuan melalui aplikasi seluler, meminimalisir prosedur manual yang rentan kesalahan.
Robben mengingatkan bahwa masyarakat dapat mengakses portal resmi untuk memverifikasi bantuan secara real time.
Penggunaan aplikasi seluler diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan.
Dalam rapat tingkat menteri pada 27 April 2026, semua pihak sepakat memperkuat infrastruktur digital di daerah terpencil.
Kemensos berkomitmen menambah jaringan internet dan perangkat keras di wilayah yang belum terjangkau untuk memastikan semua penerima dapat mengakses layanan digital.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan