Media Kampung – Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan bahwa negara kini berada dalam fase “survival mode”, sehingga setiap kebijakan dan program harus dijalankan tanpa celah kesalahan maupun inefisiensi.
Dalam media briefing di BPPK Purnawarman Kampus, Jakarta Selatan, pada Jumat 24 April 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi ini menuntut keseriusan penuh dalam pengelolaan kebijakan publik.
Purbaya menambahkan bahwa semua program di bawah Kementerian Keuangan akan diawasi lebih ketat melalui satuan tugas khusus yang dibentuk segera setelah pernyataan tersebut.
Pengawasan tersebut mencakup sektor pajak dan bea cukai, dimana meskipun terdapat perbaikan kinerja, masih terdapat potensi kebocoran yang harus segera ditangani.
Selain itu, Menteri Keuangan menyinggung kebijakan percepatan pembangunan yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto, yang juga akan dipantau secara intensif untuk mengidentifikasi hambatan operasional.
Purbaya menegaskan akan meng‑apply kembali mekanisme pengawasan pada pajak dan bea cukai, memastikan tidak ada ruang bagi praktik main‑main yang dapat merugikan negara.
Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Januari 2026, ia menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada dalam kondisi sehat, dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) mencapai Rp420 triliun, serta likuiditas tambahan Rp300 triliun di perbankan.
Ia memperingatkan bahwa ketidakdisiplinan dalam pelaksanaan program dapat membuat Indonesia tergerus oleh kompetitor regional, sehingga efisiensi menjadi prioritas utama.
Penguatan sistem pengawasan diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional, menurunkan risiko fiskal, dan mempercepat pencapaian target pertumbuhan GDP.
Untuk memastikan transparansi, Kemenkeu akan melakukan audit rutin dan pemantauan real‑time menggunakan platform digital yang terintegrasi antar lembaga terkait.
Kalangan bisnis menyambut baik langkah pengawasan ketat, menyatakan bahwa kepastian kebijakan fiskal akan menstabilkan iklim investasi di tengah ketidakpastian global.
Hingga kini, proses monitoring terus berjalan, dan Purbaya menegaskan bahwa mode bertahan hidup akan tetap menjadi landasan kebijakan sampai indikator ekonomi menunjukkan stabilitas yang berkelanjutan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan