Media Kampung – Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, memastikan rencana pengadaan kendaraan listrik berbasis baterai senilai Rp1,2 miliar untuk kepala daerah tetap dianggarkan pada tahun 2026. Kepastian ini disampaikan usai rapat paripurna di DPRD Tuban pada Selasa, 30 Juni 2026.
“Mobil listrik tetap dianggarkan,” ujar Bupati Lindra kepada wartawan. Menurutnya, pengadaan tersebut sudah sesuai aturan sehingga tidak ada masalah untuk direalisasikan.
Spesifikasi Kendaraan yang Direncanakan
Berdasarkan data di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Sirup LKPP) dengan kode RUP 63035348, paket ini berada di bawah satuan kerja Sekretariat Daerah. Pagu anggaran tercatat sebesar Rp1.210.000.900 yang bersumber dari APBD 2026, dengan metode pemilihan secara E-Purchasing. Volume pekerjaan adalah 1 unit kendaraan.
Spesifikasi yang tercantum meliputi kendaraan berbasis tenaga baterai dengan dimensi panjang 5.293 mm, lebar 1.988 mm, tinggi 1.788 mm, tipe baterai LFP/NCM berkapasitas 101,4 kWh, jarak tempuh hingga 702 km, fast charging 800V (10-80% dalam 20 menit), tenaga 235 kW, torsi 450 Nm, kapasitas 7 penumpang, penggerak roda depan, warna Dark Night Black, serta fitur XNGP, ADAS lengkap, auto parking, kamera 360 derajat, streaming review mirror, dan voice command “Hey Xpeng”.
Spesifikasi tersebut merujuk pada XPENG X9 varian Long Range, sebuah MPV listrik mewah produksi XPeng Motors yang sudah resmi dipasarkan di Indonesia oleh Erajaya Active Lifestyle. Harga OTR Jakarta untuk varian Long Range Pro adalah Rp1.219.000.000, sesuai dengan pagu yang dianggarkan.
Dasar Hukum dan Dampak
Rencana pengadaan ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau perorangan instansi pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, langkah Pemkab Tuban sejalan dengan kebijakan nasional untuk mendorong transisi energi bersih di sektor pemerintahan.
Kepastian ini sekaligus menjawab keraguan publik setelah sebelumnya sempat muncul pertanyaan mengenai kelanjutan pengadaan di tengah efisiensi anggaran. Bupati Lindra menegaskan bahwa proses pengadaan akan berjalan sesuai jadwal yang direncanakan, yaitu pemilihan paket pada Februari 2026.
Artikel ini telah ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Media Kampung.






















Tinggalkan Balasan