Media Kampung – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik Deyang, untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). YLKI menuntut program MBG bebas keracunan dan lebih transparan, terutama dalam 100 hari pertama kepemimpinan Nanik Deyang.
Ketua YLKI, Niti Emiliana, menegaskan bahwa keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama. “Seratus hari pertama kepemimpinan Nanik Deyang akan menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa BGN mampu bertransformasi menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, serta benar-benar menempatkan keselamatan dan kepentingan konsumen, khususnya anak-anak Indonesia, sebagai prioritas utama,” ujarnya.
YLKI meminta perbaikan tata kelola dilakukan dari hulu ke hilir, mencakup perencanaan, pengadaan, pengawasan, hingga evaluasi. Anggaran MBG melalui BGN mencapai Rp268 triliun pada 2026, setara lebih dari sepertiga total anggaran pendidikan nasional. YLKI menekankan bahwa besarnya dana harus berbanding lurus dengan manfaat nyata bagi gizi anak.
Target nol keracunan dalam 100 hari menjadi tuntutan utama. Kasus keracunan massal yang menimpa ribuan anak dinilai sebagai peringatan serius. YLKI meminta penguatan pengawasan keamanan pangan, peningkatan standar operasional dapur, audit berkala, dan sistem mitigasi risiko yang efektif.
Transparansi pengelolaan dapur MBG juga menjadi sorotan. YLKI meminta BGN membuka informasi mengenai yayasan pengelola, pemilik, dan mekanisme penunjukan pengelola dapur untuk mencegah konflik kepentingan. YLKI mendorong pembatasan kepemilikan dapur oleh satu kelompok agar distribusi manfaat ekonomi lebih adil.
YLKI mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah dapur atau penerima manfaat, melainkan dampak terhadap penurunan stunting, peningkatan kesehatan anak, dan kemampuan belajar. Pendekatan berbasis hasil lebih relevan daripada capaian kuantitatif.
Selain itu, YLKI menyoroti dampak psikologis korban keracunan. Anak-anak yang pernah keracunan berpotensi mengalami trauma saat menerima makanan dari program yang sama. YLKI meminta BGN menyediakan trauma healing bagi korban dan keluarga.
YLKI juga mendorong BGN membuka ruang dialog dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, orang tua murid, dan kelompok konsumen. Sistem pengaduan nasional yang mudah diakses perlu dibangun untuk menindaklanjuti laporan kualitas makanan, keterlambatan distribusi, dan dugaan keracunan secara transparan.
Pergantian pimpinan BGN dinilai sebagai kesempatan evaluasi menyeluruh. Keberhasilan Nanik Deyang dalam 100 hari pertama akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah memperbaiki MBG. Jika tata kelola membaik, kasus keracunan dicegah, dan transparansi meningkat, kepercayaan publik berpeluang pulih. Sebaliknya, jika persoalan lama berulang, kritik akan semakin menguat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan