Media Kampung – Anggota DPR RI meminta pemerintah untuk mengungkap tidak hanya nakhoda kapal, tetapi juga aktor intelektual di balik tenggelamnya kapal yang mengangkut pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di perairan Malaysia. Insiden yang terjadi pada 11 Mei 2026 itu menewaskan tujuh orang dan menimbulkan dugaan praktik perdagangan manusia yang melibatkan jaringan kriminal.
Peristiwa kapal tenggelam yang membawa 37 WNI di perairan Perak, Malaysia, menjadi perhatian serius Komisi XIII DPR RI. Mafirion, anggota komisi tersebut, mengatakan bahwa kejadian ini bukan sekadar kecelakaan laut biasa, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan yang harus diusut tuntas. Ia menegaskan pentingnya pengungkapan pelaku intelektual dan jaringan yang mengatur pengiriman PMI ilegal agar tragedi serupa tidak terulang.
Mafirion juga menyoroti perlunya penguatan pengawasan dan perlindungan bagi calon pekerja migran agar mereka tidak menjadi korban perdagangan manusia. Sinergi antara kementerian terkait dan aparat penegak hukum dianggap krusial untuk mempercepat proses pengungkapan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, Komnas HAM dan LPSK diminta berperan aktif dalam penyelidikan serta memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga mereka.
Kemlu RI juga telah mengirim tim untuk menelusuri keluarga korban yang diduga berasal dari Sumatera Utara guna membantu proses identifikasi dan penanganan lanjutan. Mafirion menegaskan bahwa keselamatan warga negara harus menjadi prioritas utama pemerintah yang harus menindak tegas praktik ilegal ini dari hulu hingga hilir, bukan hanya merespons ketika ada korban.
Tragedi kapal tenggelam ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem pengawasan keberangkatan pekerja migran secara menyeluruh dan meningkatkan edukasi masyarakat mengenai risiko pengiriman PMI secara ilegal. Langkah preventif dianggap sangat diperlukan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan