Media Kampung – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Keamanan Siber di Banyuwangi pada Rabu, 6 Mei 2026, dengan agenda memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat daerah.
Acara tersebut dihadiri perwakilan pemerintah provinsi Jawa Timur dan Bali serta pejabat daerah setempat, menandai komitmen bersama dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.
“Transformasi digital harus diimbangi dengan sistem keamanan yang kuat agar layanan publik tetap andal dan data masyarakat terlindungi,” ujar Marsma TNI Budi Eko Pratomo, Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam.
Budi Eko menegaskan bahwa percepatan digitalisasi tanpa fondasi keamanan yang memadai dapat menimbulkan gangguan pada layanan publik berbasis digital, sehingga keamanan siber menjadi prioritas strategis.
Banyuwangi dipilih sebagai tuan rumah karena telah mencatat capaian tertinggi dalam penerapan SPBE secara nasional, menjadi contoh integrasi layanan digital yang melibatkan semua unit organisasi pemerintahan.
“Sebanyak 217 desa telah terhubung jaringan fiber optik. Implementasi SPBE juga didukung oleh seluruh OPD hingga pemerintah desa,” kata Plt Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Banyuwangi, Budi Santoso.
Selain infrastruktur, pemerintah Banyuwangi menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan pembentukan agen digital di setiap unit layanan untuk meningkatkan literasi siber masyarakat.
Daerah tersebut juga telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang berperan aktif menangani insiden siber serta melakukan evaluasi rutin SPBE setiap minggu.
Koordinasi lintas provinsi melibatkan pejabat dari Jawa Timur dan Bali, bertujuan menyelaraskan standar keamanan, prosedur respons, dan mekanisme pertukaran informasi antar daerah.
Meskipun digitalisasi telah meluas, kesiapan keamanan masih bervariasi; beberapa wilayah menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan perlindungan data yang belum optimal.
Kemenko Polkam merencanakan serangkaian program pelatihan teknis, simulasi serangan siber, dan audit keamanan untuk memperkuat kesiapan daerah dalam jangka menengah.
Dengan komitmen bersama, diharapkan jaringan fiber optik, CSIRT, dan kebijakan keamanan dapat menjaga layanan publik tetap stabil dan data warga tetap aman.
Rapat ini menegaskan bahwa penguatan keamanan siber bukan hanya tugas pusat, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Keberhasilan implementasi SPBE di Banyuwangi dijadikan model bagi daerah lain, menandai langkah penting menuju pemerintahan digital yang aman dan terpercaya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan