Media Kampung – Kepala Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB), Aleksandr Bortnikov, mengungkap adanya upaya dari badan intelijen Barat yang tengah menyiapkan militan Suriah yang pernah berafiliasi dengan ISIS sebagai kekuatan proksi untuk melancarkan perang terhadap Republik Iran. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan kepala keamanan negara-negara anggota Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) di Irkutsk, Rusia, pada 26 Mei 2026.
Bortnikov menegaskan bahwa selain kelompok radikal ISIS, sejumlah militan bersenjata lainnya juga dipindahkan dari fasilitas penahanan di Suriah ke kamp-kamp khusus di Irak. Menurutnya, langkah ini tidak hanya berpotensi memicu ketegangan di Timur Tengah, tetapi juga mengancam keamanan negara-negara CIS yang memiliki hubungan dekat dengan Iran dan kawasan tersebut.
Dalam paparan yang dikutip media Russia Today, Bortnikov mengingatkan bahwa sejarah ISIS bermula dari kompleks penjara di Irak yang berada di bawah pengawasan badan intelijen koalisi Barat. Pergerakan militan saat ini menunjukkan pola yang mirip dengan kondisi yang pernah menjadi cikal bakal kebangkitan ISIS sebelumnya.
Kepala FSB juga menyampaikan bahwa kelompok militan tersebut mencakup individu dari berbagai negara anggota CIS yang sebelumnya telah bergabung dengan ISIS ataupun organisasi ekstremis lain, kemudian ditahan di Suriah. Mereka yang dibebaskan berisiko digunakan tidak hanya untuk konflik di Timur Tengah, tetapi juga untuk membangkitkan ketegangan di negara asal mereka.
Persemakmuran Negara-Negara Merdeka terdiri atas negara-negara seperti Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia, Tajikistan, Moldova, dan Uzbekistan, yang dibentuk pasca pembubaran Uni Soviet pada 1991. Ancaman kelompok militan ini dianggap dapat mengguncang stabilitas di wilayah tersebut, terutama karena keterlibatan Iran yang semakin meningkat dalam konflik regional.
Bortnikov menambahkan bahwa eskalasi konflik yang melibatkan Iran, serta keterlibatan berbagai pihak, berpotensi menggoyahkan seluruh dunia Islam. Pernyataan ini muncul di tengah berlangsungnya negosiasi tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran yang sedang mencoba meraih kesepakatan gencatan senjata yang rapuh.
Delegasi Iran, termasuk Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, melakukan pembicaraan di Doha dengan Perdana Menteri Qatar mengenai kemungkinan perdamaian dengan Washington. Namun, kedua belah pihak menurunkan ekspektasi akan adanya kemajuan signifikan dalam waktu dekat.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa Washington masih memberikan ruang bagi diplomasi sebelum mempertimbangkan opsi lain dalam menghadapi Iran. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa tercapainya kesepakatan di beberapa isu belum berarti akan segera ditandatangani perjanjian damai.
Selain itu, dalam konteks ketegangan ini, Iran terus melakukan penghalangan terhadap kapal-kapal sekutu Amerika Serikat yang melewati Selat Hormuz, jalur strategis yang menyumbang sekitar 25 persen perdagangan minyak mentah global. Sementara itu, AS mempertahankan blokade pelabuhan-pelabuhan Iran sebagai bagian dari tekanan geopolitik.
Pengungkapan dari Kepala FSB Rusia ini menyoroti kompleksitas konflik yang melibatkan kekuatan besar serta kelompok militan yang dapat digunakan sebagai alat geopolitik. Pergerakan militan ISIS Suriah sebagai kekuatan proksi dalam perang melawan Iran menjadi sinyal peringatan bagi stabilitas kawasan dan negara-negara terkait.
Dengan dinamika politik dan militer yang terus berkembang, upaya diplomasi dan pengawasan ketat terhadap pergerakan kelompok militan menjadi sangat krusial untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih luas di wilayah Timur Tengah dan sekitarnya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan