Media Kampung – Konflik Timur Tengah kembali memanas pada awal 2026, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap pasokan energi global serta stabilitas ekonomi internasional. Amerika Serikat, Israel, dan Iran tetap menjadi tiga aktor utama yang bersaing memperebutkan pengaruh geopolitik di wilayah tersebut.

Penembakan drone yang menewaskan Jenderal Qasem Soleimani pada 2020 menjadi pemicu utama eskalasi, sementara serangan Israel terhadap tokoh Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada 2024 memperburuk ketegangan. Pada 2025, upaya diplomatik di Oman gagal menghasilkan kesepakatan, dan pada Maret 2026 terjadi gangguan aliran minyak di Selat Hormuz yang menurunkan produksi sebesar 60.000 barel per hari.

Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, menegaskan pada konferensi pers bahwa konflik ini mengancam keamanan negara-negara Teluk dan pasokan energi dunia. Saudi berencana memperkuat koordinasi dengan China untuk menjaga gencatan senjata serta keamanan navigasi di Selat Hormuz. Iran menolak melanjutkan perundingan dengan delegasi Amerika Serikat di Islamabad, menuding adanya ultimatum yang tidak sesuai kepentingan nasionalnya.

Data pasar menunjukkan harga Brent naik dari $78 pada Januari 2026 menjadi $92 pada akhir April 2026, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap potensi gangguan suplai. Sementara itu, Indonesia Timur melaporkan peningkatan penebusan pupuk bersubsidi sebesar 125 persen pada April 2026, sebuah kebijakan yang dipercepat untuk mengurangi dampak kenaikan biaya energi pada sektor pertanian.

Analisis akademik mengacu pada teori Lynn H. Miller tentang nilai, kekuasaan, dan kepentingan dalam tatanan internasional. Menurut Miller, sistem Westphalia menegaskan kedaulatan negara, namun intervensi berbasis “demokrasi” yang dilakukan AS melanggar prinsip tersebut, menimbulkan apa yang penulis sebut sebagai “egosentrisme akut”.

Di sisi lain, Israel menekankan kebutuhan keamanan nasionalnya terhadap ancaman proxy Iran. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya di bawah pemerintahan Donald Trump, menyoroti dukungan kuat terhadap Israel serta penekanan pada pengekangan program nuklir Iran, meski Iran menolak tuduhan tersebut dan mengklaim hak membela diri.

Upaya mediasi terbaru melibatkan proposal 15 poin yang diajukan AS, sementara Iran mengusulkan 5 poin utama, namun perbedaan pandangan mengenai legitimasi dan jadwal implementasi masih menghalangi tercapainya kesepakatan. Para pengamat menilai bahwa tanpa komitmen bersama, konflik ini dapat berlanjut menjadi konfrontasi militer berskala lebih luas.

Dalam konteks ekonomi, selain fluktuasi harga minyak, gangguan di Selat Hormuz berdampak pada perdagangan barang mentah dan barang jadi, memperlambat pertumbuhan ekonomi di negara-negara importir energi. Pemerintah Saudi berupaya mengurangi ketergantungan pada minyak dengan proyek NEOM dan The Line, namun realisasi masih bergantung pada stabilitas regional.

Situasi kini berada pada titik kritis. Kegagalan diplomasi dapat memicu operasi militer lebih intensif, sedangkan keberhasilan dialog dapat membuka jalan bagi gencatan senjata dan pemulihan pasar energi. Dunia menantikan langkah konkret dari ketiga pihak untuk menghindari spiralisasi konflik lebih jauh.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.