Media Kampung – Pemerintah Kota Tangerang Selatan mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp478,59 miliar pada Tahun Anggaran 2025. Angka ini melonjak drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp110,29 miliar, atau bertambah sekitar Rp368 miliar. Besarnya SiLPA Tangsel Rp 478 miliar ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik: apakah ini hasil efisiensi atau justru kegagalan menyerap anggaran?
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD yang telah diaudit BPK, pendapatan daerah berhasil melampaui target. Dari target Rp4,899 triliun, realisasinya mencapai Rp5,043 triliun. Kenaikan pendapatan ini menjadi salah satu penyumbang terbentuknya SiLPA di akhir tahun. Namun, di sisi lain, belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp5,009 triliun hanya terealisasi Rp4,675 triliun, meninggalkan selisih ratusan miliar rupiah yang tidak dibelanjakan.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dalam sidang paripurna menjelaskan bahwa sebagian SiLPA berasal dari efisiensi pengadaan barang dan jasa. Dalam proses tender, nilai kontrak sering kali lebih rendah dibanding pagu anggaran, sehingga selisihnya menjadi penghematan. Namun, angka Rp478 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Sebagai gambaran, dana tersebut setara dengan anggaran pembangunan puluhan sekolah, ratusan ruang kelas baru, atau berbagai fasilitas publik yang masih dibutuhkan masyarakat.
Pertanyaan mendasar pun muncul: program apa saja yang tidak terlaksana? Kegiatan mana yang mengalami pengurangan belanja? Berapa besar porsi SiLPA yang benar-benar berasal dari efisiensi dan berapa yang muncul akibat program tidak berjalan sesuai rencana? Hal ini penting karena APBD disusun untuk memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik, bukan untuk menyisakan anggaran sebesar-besarnya.
Lonjakan SiLPA 2025 seharusnya tidak hanya dipandang sebagai keberhasilan meningkatkan pendapatan atau melakukan penghematan. Angka tersebut juga menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah. Publik berharap ada penjelasan rinci dari pemerintah agar kepercayaan terhadap tata kelola anggaran tetap terjaga. Di tengah masih banyaknya kebutuhan pembangunan, munculnya SiLPA hampir setengah triliun rupiah selalu memunculkan pertanyaan yang sama: apakah ini murni hasil efisiensi, atau justru ada program yang gagal dijalankan hingga anggarannya tidak terserap?
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan