Media Kampung – 15 April 2026 | Aisyiyah menegaskan pentingnya memperkuat peran perempuan serta kelompok rentan dalam proses pembangunan, sekaligus menyerukan partisipasi substantif mereka di semua tingkatan pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan dalam webinar berjudul “Memperkuat Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan melalui Musrenbangdes/Musyawarah Desa Inklusif” yang diadakan pada Selasa, 14 April 2026, di Yogyakarta.

Webinar tersebut dipandu oleh Koordinator Inklusi Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, yang menyampaikan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dan kerentanan ke dalam Musrenbangdes. Acara itu dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta aktivis hak perempuan.

Sejak berdiri, Aisyiyah telah konsisten mendampingi dan memperkuat partisipasi perempuan serta kelompok rentan dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Organisasi ini menekankan bahwa pemberdayaan bukan sekadar simbolik, melainkan harus tercermin dalam kebijakan dan alokasi anggaran.

“Keterlibatan aktif perempuan dan kelompok rentan bukan hanya hak, melainkan kebutuhan strategis untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Tri Hastuti Nur Rochimah dalam sesi tanya jawab. “Kami menuntut agar kebijakan pembangunan memperhatikan suara mereka sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.”

Penekanan Aisyiyah selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan pencapaian target partisipasi gender dalam semua program pembangunan daerah. Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya inklusivitas dalam perencanaan pembangunan desa.

Dalam konteks Musrenbangdes, Aisyiyah menyoroti perlunya pelatihan kapasitas bagi perempuan dan kelompok rentan agar dapat berkontribusi secara substantif pada penyusunan rencana kerja. Aisyiyah telah menyiapkan modul pelatihan yang mencakup analisis kebutuhan, penyusunan proposal, dan teknik negosiasi kebijakan.

Webinar juga membahas tantangan struktural, seperti akses terbatas terhadap data dan sumber daya finansial yang menghambat partisipasi penuh. Tri Hastuti menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, LSM, dan institusi keagamaan menjadi kunci mengatasi hambatan tersebut.

Sejak peluncuran inisiatif ini, lebih dari 1.200 perempuan serta 350 anggota kelompok rentan telah mengikuti program pelatihan Aisyiyah di 15 provinsi. Hasil evaluasi awal menunjukkan peningkatan kemampuan mereka dalam mengajukan usulan pembangunan yang realistis dan terukur.

Menjelang Musrenbangdes desa berikutnya pada akhir April 2026, Aisyiyah menyiapkan tim pendampingan lapangan untuk memastikan bahwa setiap usulan yang diajukan mencerminkan kebutuhan nyata perempuan dan kelompok rentan. Organisasi tersebut berharap capaian ini dapat menjadi contoh bagi organisasi keagamaan lain dalam memperkuat demokrasi partisipatif.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.