Media Kampung – 15 April 2026 | Ketua PBNU, Habib Savic Ali, menilai kebijakan pemerintah semakin bersifat sentralistik dan menjauh dari kepentingan rakyat kecil, sekaligus mengajak generasi muda berani mengkritik demi menjaga demokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan pada 12 April 2024 dalam sebuah pertemuan organisasi keagamaan di Jakarta, di mana ratusan tokoh masyarakat turut hadir.
Savic Ali menyoroti bahwa konsentrasi keputusan pada tingkat pusat mengurangi ruang partisipasi daerah, sehingga kebijakan tidak mencerminkan kondisi lapangan yang beragam.
Ia mencontohkan program alokasi anggaran yang terpusat di kementerian, yang menurutnya mengabaikan kebutuhan infrastruktur desa dan usaha mikro di wilayah terpencil.
Savic Ali mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak responsif dapat memperlebar kesenjangan ekonomi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ia menekankan pentingnya mekanisme dialog terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat sipil untuk menghindari sentralisme berlebih.
“Kita harus menegakkan demokrasi dengan memberi ruang bagi suara rakyat kecil, terutama generasi muda, untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan,” ujar Savic Ali.
Para pemuda yang hadir diminta untuk tidak takut mengemukakan kritik konstruktif, karena hal itu merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Ia menambahkan bahwa kritik yang bersifat membangun dapat membantu pemerintah memperbaiki kebijakan yang kurang tepat sasaran.
Dalam konteks politik nasional, Savic Ali menilai bahwa sentralisme berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia juga menyinggung bahwa beberapa kebijakan ekonomi terbaru, seperti reformasi pajak, tampak lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Kebijakan harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit ekonomi,” tegasnya.
Para pengamat politik menilai bahwa kritik Saviali mencerminkan kegelisahan luas di kalangan ormas keagamaan terhadap konsentrasi kekuasaan di tingkat pusat.
Beberapa pihak menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan desentralisasi anggaran melalui mekanisme alokasi dana desa yang lebih fleksibel.
Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri, menyatakan komitmen untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah guna menanggapi masukan tersebut.
Namun, belum ada rincian konkret tentang perubahan kebijakan yang akan diambil dalam waktu dekat.
Savic Ali menutup pidatonya dengan mengajak semua pihak, termasuk partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan warga, untuk bersama-sama menegakkan demokrasi yang inklusif dan responsif.
Ia menegaskan bahwa masa depan Indonesia bergantung pada kemampuan semua elemen bangsa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan