Media Kampung – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kerja sama ini mencakup aspek gizi, keamanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelibatan UMKM dalam rantai pasok.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa keterlibatan ahli gizi menjadi unsur penting dalam memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. “Program besar ini wajib melibatkan ahli gizi. Kami menunggu masukan dari para akademisi, praktisi, dan pakar mengenai apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan makanan bergizi,” kata Adhy saat Temu Ilmiah Nasional Persagi di Surabaya.

Apresiasi Kementerian UMKM

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, M. Riza Adha Damanik, mengapresiasi pelaksanaan Program MBG di Jawa Timur yang dinilai berhasil melibatkan berbagai sektor dalam rantai pasok. “Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya luar biasa sehingga Program Makan Bergizi Gratis berjalan baik, termasuk dalam pelibatan UMKM pada rantai pasoknya,” ujarnya.

Riza menjelaskan bahwa Program MBG telah menggerakkan berbagai sektor, mulai dari petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM. “Program ini di satu sisi berkontribusi terhadap kesehatan generasi muda, di sisi lain mampu menggerakkan ekonomi daerah,” katanya.

Tiga Langkah Strategis Kementerian UMKM

Kementerian UMKM menyiapkan tiga langkah utama untuk menciptakan Nutripreneur sebagai penopang UMKM yang terlibat dalam MBG. Pertama, memperkuat program inkubator melalui pelatihan, pendampingan, dan perluasan akses usaha. “Kita tidak cukup hanya memberikan pelatihan, tetapi juga inkubasi, pendampingan, hingga memberikan aksesibilitas agar lahir wirausaha unggulan,” ujar Riza.

Langkah kedua adalah memperkuat pendataan pelaku UMKM melalui platform SAPA UMKM sebagai aplikasi resmi pemerintah untuk memetakan pelaku usaha dan membuka akses layanan yang lebih inklusif. Langkah ketiga dilakukan dengan memperluas jejaring lembaga inkubator melalui kolaborasi bersama perguruan tinggi, politeknik kesehatan, dan institusi pendidikan yang memiliki konsentrasi pada bidang gizi dan kesehatan masyarakat.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap kualitas penyelenggaraan Program MBG terus meningkat dengan dukungan tenaga ahli gizi, penerapan standar keamanan pangan, serta penguatan kapasitas UMKM sebagai penyedia bahan pangan bergizi. Riza berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan UMKM masa depan yang memiliki daya saing, mampu membuka lapangan kerja, sekaligus mendukung penyediaan pangan sehat dalam Program MBG.


Artikel ini telah ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Media Kampung.