Media Kampung – Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat kelas menengah dan memicu inflasi. Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, mengingatkan bahwa kenaikan hingga 32 persen ini tetap berisiko menimbulkan inflasi langsung melalui komponen bensin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bensin sebesar 0,98 persen secara bulanan pernah memberikan andil sekitar 0,04 persen terhadap inflasi umum. Dengan kenaikan yang lebih tinggi kali ini, dampaknya diperkirakan akan terasa pada periode Juni hingga Juli 2026.
Handi menjelaskan bahwa pengguna Pertamax umumnya berasal dari kelompok kelas menengah yang saat ini justru menjadi pihak paling terpukul oleh kondisi ekonomi. Kenaikan harga Pertamax berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua jalur utama, yaitu pelemahan konsumsi rumah tangga dan meningkatnya biaya operasional usaha.
Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto Indonesia. Setiap tekanan terhadap daya beli berpotensi mengurangi laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Meski demikian, dampaknya tidak akan sebesar kenaikan BBM subsidi karena pengguna Pertamax diperkirakan hanya sekitar 15–20 persen dari total pengguna BBM nasional.
Sektor yang paling rentan terdampak adalah sektor dengan ketergantungan tinggi terhadap transportasi darat, seperti logistik dan distribusi barang, transportasi darat dan angkutan penumpang, jasa kurir, perdagangan ritel, pariwisata, travel, hingga UMKM yang bergantung pada mobilitas kendaraan. Sementara sektor manufaktur relatif lebih terlindungi karena sumber energinya tidak hanya bergantung pada bensin.
Handi juga menyoroti potensi migrasi pengguna Pertamax ke BBM bersubsidi akibat selisih harga yang semakin lebar. Dengan selisih harga mencapai Rp5.000 hingga Rp6.000 per liter, insentif ekonomi bagi konsumen untuk beralih ke BBM yang lebih murah menjadi sangat besar. Perpindahan kemungkinan terjadi pada pengguna kendaraan pribadi kelas menengah, terutama kendaraan yang masih memungkinkan menggunakan Pertalite.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap konsumsi BBM bersubsidi dan memperbesar beban fiskal negara apabila volume subsidi membengkak. Handi menegaskan bahwa pemerintah perlu memperkuat pengawasan agar subsidi tetap tepat sasaran. Jika tidak dikontrol secara ketat, ada potensi volume BBM bersubsidi meningkat signifikan dan menambah tekanan terhadap APBN.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.