Bank Indonesia Bakal Menaikkan Remunerasi Dana Pemerintah untuk Kendalikan Beban Bunga Utang

Media Kampung – Bank Indonesia (BI) akan menaikkan remunerasi atau imbal hasil atas dana pemerintah yang ditempatkan di bank sentral. Langkah ini diambil untuk mengendalikan beban bunga utang negara secara neto serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui pengelolaan kas di BI.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menghitung ulang besaran remunerasi yang akan diberikan. Dengan peningkatan remunerasi, beban bunga pemerintah secara neto dapat tetap terkendali karena pemerintah tidak hanya membayar bunga Surat Berharga Negara (SBN), tetapi juga menerima imbal balik dari dana yang diparkir di BI.

Kebijakan ini juga merupakan respons terhadap sorotan lembaga pemeringkat terkait beban bunga utang pemerintah. Perry menegaskan bahwa kenaikan remunerasi sekaligus menjawab kekhawatiran tersebut.

Keputusan ini diambil dalam pertemuan antara DPR, BI, dan pemerintah yang digelar pada Sabtu (6/6/2026) di Kompleks Parlemen DPR RI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut hadir. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi fiskal dan moneter, termasuk menjaga agar kas pemerintah tetap ditempatkan di BI dengan penyesuaian remunerasi.

Selain menaikkan remunerasi, pemerintah dan BI juga sepakat meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna mendorong masuknya kembali aliran modal asing. Langkah ini diharapkan dapat mendukung stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global dan tingginya suku bunga luar negeri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis bahwa sinergi penuh antara fiskal dan moneter akan mengembalikan kepercayaan pasar terhadap rupiah. Ia mencontohkan bahwa pelemahan rupiah selama ini telah menekan pelaku usaha kecil, seperti pedagang tahu dan tempe yang bergantung pada bahan baku impor. Dengan kebijakan yang lebih terkoordinasi, diharapkan stabilitas rupiah terjaga dan harga kebutuhan masyarakat lebih terkendali.