Media Kampung – Revisi Undang-Undang Migas tengah menjadi fokus penting untuk memberikan kepastian dan fondasi yang kuat bagi investasi jangka panjang di sektor hulu migas Indonesia. Purnomo Yusgiantoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi, menegaskan perlunya regulasi baru agar tata kelola migas nasional dapat menyesuaikan dengan dinamika industri serta menghadirkan kepastian bagi pelaku usaha.
Dalam sesi Plenary Special Session pada IPA Convex 2026 di ICE BSD, Tangerang, Purnomo menjelaskan bahwa sistem regulasi energi Indonesia sudah memiliki struktur berlapis yang cukup baik, mulai dari UUD 1945, undang-undang, hingga aturan teknis di kementerian dan lembaga terkait. Namun, ia menilai revisi Undang-Undang Migas akan memungkinkan penyesuaian yang relevan hingga dua dekade ke depan.
Purnomo juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan kebutuhan investor agar sektor migas tetap menarik secara ekonomi. Ia menyebut bahwa bisnis eksplorasi migas memiliki risiko tinggi sehingga investor menuntut tingkat pengembalian investasi yang memadai sebagai kompensasi atas ketidakpastian tersebut.
Kepastian hukum menjadi sorotan utama lainnya. Mantan Kepala BP Migas periode 2005–2008, Kardaya Warnika, menilai kendala terbesar saat ini bukan pada potensi sumber daya migas, melainkan lemahnya kepastian hukum yang membuat investor enggan memperluas investasi di Indonesia. Banyak perusahaan memilih beralih ke negara lain seperti Vietnam dan Myanmar yang dinilai lebih jelas regulasinya, meski potensi migasnya tidak berbeda jauh.
Hal senada disampaikan Hilmi Panigoro, Presiden Direktur Medco Energi, yang menyebut tiga isu utama di industri migas nasional yakni kepastian hukum dan kesakralan kontrak, fleksibilitas fiskal untuk menjaga kelayakan ekonomi proyek, serta masa depan migas di tengah transisi energi global. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai semakin positif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Dengan adanya revisi Undang-Undang Migas yang segera diselesaikan, diharapkan sektor hulu migas Indonesia dapat memiliki landasan hukum yang kuat serta menarik minat investor dalam jangka panjang. Hal ini dianggap penting untuk menghadapi tantangan transisi energi sekaligus mendorong pengembangan sumber daya migas yang berkelanjutan.
Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pemerintah fokus pada pembentukan regulasi yang dapat menjawab kebutuhan industri dan investor, sehingga industri migas nasional dapat tumbuh secara stabil dan berkelanjutan di masa mendatang.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan