Media Kampung – Kenaikan harga minyak dunia yang terjadi belakangan ini tidak mengurangi upaya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam menjamin ketersediaan BBM hingga wilayah pelosok Indonesia. Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menegaskan bahwa lembaganya terus fokus memastikan distribusi bahan bakar minyak sampai ke daerah-daerah terpencil, khususnya di wilayah 3T yang meliputi daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.
Selain memastikan ketersediaan BBM, BPH Migas juga aktif melakukan pengawasan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Salah satu langkah yang diterapkan adalah penggunaan QR Code pada angkutan darat untuk memperbaiki data penerima subsidi. Meski demikian, BPH Migas masih menghadapi kendala terkait pemalsuan QR Code yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Wahyudi menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperluas program BBM satu harga sampai ke tingkat kecamatan guna mendukung pemerataan akses BBM subsidi di seluruh Indonesia.
Selaras dengan itu, peneliti Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada, Agung Satriyo Nugroho, menyampaikan data penting bahwa hampir setengah dari kecamatan di Indonesia, yakni sekitar 48,45 persen, belum memiliki penyalur BBM resmi. Kondisi ini memaksa masyarakat di kecamatan tersebut menempuh jarak jauh dengan biaya operasional tinggi untuk mendapatkan BBM. Sebagai solusi, Agung mengusulkan kebijakan Remote Market Obligation (RMO) yang mewajibkan seluruh badan usaha niaga migas mengalokasikan 5 persen dari penjualannya untuk daerah terpencil.
Agung juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan distribusi BBM. Ia mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri segera mengeluarkan regulasi yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membantu pengawasan penyaluran BBM. Hal ini dianggap krusial karena pengawasan yang hanya mengandalkan pusat dianggap kurang efektif mengingat luasnya wilayah dan jumlah daerah di Indonesia.
Dengan berbagai upaya pengawasan dan pengaturan distribusi yang terus dilakukan, BPH Migas bertekad menjaga ketersediaan BBM di seluruh pelosok negeri meskipun menghadapi tantangan kenaikan harga minyak dunia dan kompleksitas distribusi di wilayah 3T. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan nasional serta memastikan keadilan dalam akses bahan bakar bagi seluruh lapisan masyarakat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.







Tinggalkan Balasan