Media Kampung – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan pentingnya penyajian data yang jujur dan tepat sasaran dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menyatakan bahwa validitas data menjadi kunci utama untuk memetakan kondisi ekonomi nasional secara akurat.
“Jangan sampai terjadi mismatch, di mana intervensi program tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang tidak butuh dibantu, sementara yang sangat membutuhkan justru tidak dibantu hanya karena datanya belum diperbarui,” ujarnya saat ditemui di Jakarta pada Jumat, 15 Mei 2026.
Fikri juga memberikan contoh capaian Kota Surakarta yang berhasil masuk dalam tiga besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Jawa Tengah, sejajar dengan Kota Salatiga dan Semarang. Meski demikian, ia mengingatkan agar Badan Pusat Statistik (BPS) tidak hanya fokus pada angka IPM dan Gini Ratio, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat rentan secara lebih rinci dan transparan.
Fikri berharap sistem statistik daerah, seperti yang diterapkan di Surakarta, dapat bertransformasi menjadi model digital yang dinamis dan mudah diakses oleh masyarakat serta pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk mendukung penyaluran bantuan yang lebih tepat dan manusiawi.
“Kaum dhuafa adalah mereka yang tidak mampu berusaha, sehingga diperlukan afirmasi yang jelas. Melalui Sensus Ekonomi dan program Kelurahan Cantik ini, harapannya data tersebut menjadi dasar kebijakan yang lebih manusiawi dan tepat guna,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dorongan kuat dari DPR agar Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi kegiatan pendataan biasa, tetapi mampu menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif dan berkeadilan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan