Media Kampung – Kementerian Pertanian bersama TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk memperkuat kerja sama dalam mendorong swasembada kedelai nasional. Inisiatif ini bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai yang selama ini cukup tinggi.
Kerja sama tersebut ditandai dengan panen kedelai bersama di Kabupaten Nganjuk pada Kamis, 15 Mei 2026, dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Menteri Amran menegaskan bahwa kedelai merupakan komoditas strategis yang menjadi bahan utama tahu dan tempe, sehingga pengembangan kedelai sangat penting untuk mencapai kedaulatan pangan Indonesia.
Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada kedelai impor, dengan kebutuhan nasional mencapai sekitar 2,7 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hampir 95 persen dipenuhi melalui impor, yakni sekitar 2,4 juta ton. Sementara produksi kedelai nasional dalam lima tahun terakhir hanya sekitar 227 ribu ton per tahun dengan luas tanam sekitar 136 ribu hektare dan produktivitas 1,6 ton per hektare.
Hingga April 2026, produksi kedelai di tanah air baru mencapai 4.982 ton dari luas tanam 7.018 hektare. Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan kedelai, dengan rata-rata produksi mencapai 54 ribu ton dalam dua tahun terakhir. Kabupaten Nganjuk menjadi pusat produksi kedelai di provinsi tersebut, dengan hasil sekitar 8 ribu ton dari luas tanam 3.249 hektare dan produktivitas mencapai 2,2 ton per hektare, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
Selain dukungan teknis, pemerintah juga memperkuat jaminan pasar bagi petani dengan menggandeng Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah harga kedelai di tingkat petani yang relatif rendah, yakni sekitar Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogram. Menteri Amran menegaskan bahwa kedelai tidak boleh dijual di bawah harga Rp10.000 per kilogram dan pemerintah berencana segera mengeluarkan keputusan mengenai hal tersebut.
Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kedelai sekitar Rp13.500 per kilogram agar petani memperoleh keuntungan yang layak. “Petani harus untung agar semangat bertani kedelai tetap terjaga,” ujar Menteri Amran.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyatakan bahwa produktivitas kedelai di Nganjuk sudah melampaui rata-rata nasional, dan percepatan swasembada kedelai perlu dilakukan karena selama ini Indonesia masih bergantung pada impor. Siti mengingatkan bahwa meskipun tahu dan tempe merupakan makanan sehari-hari, bahan baku kedelai masih didatangkan dari luar negeri.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berharap program pengembangan kedelai di Nganjuk dapat menjadi model yang bisa diterapkan di wilayah lain di Indonesia. Ia menilai inisiatif ini sebagai langkah nyata yang dapat direplikasi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kolaborasi antara Kementerian Pertanian, TNI AL, dan pemerintah daerah di Nganjuk ini menjadi salah satu upaya strategis dalam mengurangi impor kedelai sekaligus meningkatkan produksi lokal. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi petani dan ketahanan pangan Indonesia ke depan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan