Media Kampung – Harga telur ayam petelur di tingkat peternak mengalami penurunan signifikan dan kini berada di bawah harga acuan pemerintah. Menanggapi hal ini, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengambil langkah cepat untuk menstabilkan harga agar kembali ke level yang adil dan menguntungkan peternak rakyat.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menyatakan bahwa rapat koordinasi nasional telah digelar untuk membahas kondisi harga telur yang turun di bawah harga acuan penjualan yaitu Rp26.500 per kilogram. Saat ini, rata-rata harga telur nasional berkisar Rp24.500 per kilogram, bahkan di sentra produksi seperti Jawa Timur hanya mencapai Rp22.500 per kilogram.
Agung menegaskan bahwa pemerintah dan para pelaku usaha, termasuk koperasi dan asosiasi peternak, sepakat untuk segera menaikkan harga telur ke level harga acuan agar keberlangsungan usaha peternak rakyat tetap terjamin. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, telah memberikan instruksi agar harga di tingkat peternak segera dikoreksi dan dipantau oleh Satgas Pangan dan Satgas Stabilisasi Harga.
Penurunan harga ini dipengaruhi oleh produksi telur nasional yang melonjak mencapai sekitar 7,3 juta ton pada 2026, melebihi kebutuhan dalam negeri yang diperkirakan sebesar 6,4 juta ton. Kondisi surplus sekitar 13 persen ini mendorong pemerintah untuk memperkuat ekspor serta mendistribusikan telur dari daerah surplus ke wilayah dengan kebutuhan lebih tinggi.
Selain itu, pemerintah juga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperluas penyerapan telur peternak rakyat melalui menu bergizi yang lebih sering disajikan. Hal ini juga seiring dengan peningkatan populasi ayam petelur yang naik hampir 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh minat investasi dan kualitas genetik ayam yang lebih baik.
Kementan menegaskan bahwa meskipun produksi meningkat, harga telur harus tetap memberikan keuntungan yang layak agar usaha peternakan rakyat dapat bertahan dan berkembang. Pemerintah juga menempatkan peternak rakyat sebagai prioritas dalam pengembangan industri perunggasan nasional melalui kemitraan strategis dengan koperasi, pelaku usaha lokal, dan BUMN pangan.
Agung Suganda menambahkan bahwa penguatan ekosistem industri perunggasan harus dilakukan secara berkeadilan, sehingga investasi yang masuk ke sektor ini mendukung peternak lokal dan tidak membuat mereka tersisih. Model Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) yang dikembangkan pemerintah memperkuat rantai produksi dari pembibitan hingga distribusi dengan peran utama peternak rakyat.
Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan industri perunggasan berjalan seimbang dan berkelanjutan. Saat ini, pemerintah terus memantau perkembangan harga dan pasokan telur agar stabilitas pasar terjaga dan peternak mendapatkan perlindungan yang memadai.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan