Media Kampung – Pemerintah Indonesia menargetkan angka kemiskinan ekstrem dapat mencapai nol persen pada tahun 2026. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyatakan optimisme tersebut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa, 12 Mei 2026.

Muhaimin menjelaskan bahwa upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan pada 88 kabupaten dan kota prioritas. Berbagai kementerian serta lembaga terkait bekerja sama untuk memastikan target tersebut terealisasi sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga telah dialokasikan secara signifikan untuk program perlindungan sosial, mencapai Rp508,2 triliun. Dana ini digunakan untuk bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), serta subsidi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, subsidi energi disesuaikan agar lebih tepat sasaran, mendukung efektivitas penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah mengintegrasikan data penerima bantuan sosial dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Muhaimin menegaskan pentingnya konsistensi penggunaan data ini oleh seluruh kementerian dan lembaga dalam mendistribusikan program sosial.

Sementara itu, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyoroti peran bantuan sosial dalam meningkatkan daya saing masyarakat, khususnya kelompok usia produktif. Ia berharap bantuan tersebut mendorong masyarakat untuk lebih aktif mengikuti program pemberdayaan sehingga dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan secara menyeluruh.

Dengan dukungan kebijakan yang terintegrasi dan alokasi anggaran yang besar, pemerintah optimis target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 dapat tercapai dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.