Media Kampung, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengalihkan pengelolaan transportasi dari daratan Jakarta menuju Kepulauan Seribu kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mulai tahun 2027. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat yang bepergian ke wilayah kepulauan tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyampaikan bahwa selama ini pengelolaan transportasi ke Kepulauan Seribu berada di bawah Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Namun, pola pengelolaan tersebut dinilai belum optimal dan kurang efisien. Oleh karena itu, Pemprov DKI memutuskan agar Transjakarta yang menangani layanan tersebut karena dianggap lebih profesional dan memiliki kapasitas yang memadai.
“Transjakarta memiliki pengalaman mengelola transportasi publik dalam skala besar, dengan armada lebih dari 10.000 bus dan performa yang terus membaik,” ujar Pramono. Ia menambahkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Transjakarta juga meningkat, terbukti dari pertumbuhan jumlah pengguna layanan yang mencapai hampir 15 persen dalam beberapa bulan terakhir.
Selain itu, Pramono menyatakan bahwa pengelolaan oleh Transjakarta akan membuat tarif transportasi menuju Kepulauan Seribu menjadi lebih terjangkau. Namun, mekanisme pengelolaan ini masih dalam tahap penyusunan dan harus melalui perubahan regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub).
Sebelumnya, sebagian layanan transportasi ke Kepulauan Seribu juga dikelola secara informal oleh masyarakat setempat. Model pengelolaan yang terfragmentasi ini dianggap tidak efisien dan kurang memberikan pelayanan yang memadai bagi penumpang.
Dengan pengalihan pengelolaan kepada Transjakarta, diharapkan layanan transportasi dari Jakarta daratan ke Kepulauan Seribu menjadi lebih terintegrasi, profesional, serta memberikan kenyamanan dan ketepatan waktu bagi pengguna jasa.
Keputusan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI dalam meningkatkan kualitas transportasi publik dan mendukung mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti Kepulauan Seribu.
Pengalihan pengelolaan juga membuka peluang untuk pengembangan layanan transportasi laut yang dikelola secara profesional dengan tarif yang lebih kompetitif, sehingga dapat mendorong peningkatan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan Kepulauan Seribu.
Tinggalkan Balasan