Media Kampung – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) mengingatkan seluruh jemaah haji agar melakukan pembayaran dam hanya melalui jalur resmi. Imbauan ini disampaikan menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang dikenal sebagai Armuzna.

Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, menegaskan bahwa pemerintah menghormati beragam pandangan fikih yang dianut jemaah dalam pelaksanaan dam. Meskipun memberikan kebebasan memilih cara pelaksanaan dam sesuai keyakinan, pemerintah menekankan agar proses pembayaran tetap berjalan dengan tertib, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 100.268 jemaah haji Indonesia telah memenuhi kewajiban dam mereka melalui berbagai metode. Mayoritas, yaitu 71.262 orang, membayar dam melalui ADAHI di Arab Saudi. Sementara itu, 26.901 jemaah menyelesaikan pembayaran dam di Indonesia, dan 2.105 jemaah menjalankan dam dengan berpuasa. Ada juga 821 jemaah yang memilih haji ifrad sehingga tidak dikenakan dam tamattu’.

Ichsan menyampaikan bahwa capaian ini merupakan indikasi meningkatnya kesadaran jemaah terhadap mekanisme pembayaran dam resmi. Pemerintah Arab Saudi pun memberikan apresiasi atas pendataan dam jemaah haji Indonesia yang terorganisir dengan baik, yang menjadi motivasi bagi Kemenhaj untuk terus memperkuat tata kelola layanan haji.

Lebih lanjut, Kemenhaj mengingatkan jemaah agar waspada terhadap tawaran pembayaran dam di luar jalur resmi yang tidak memiliki kejelasan mekanisme dan bukti pembayaran. Jemaah dianjurkan untuk selalu mengonfirmasi melalui petugas kloter, pembimbing ibadah, atau petugas sektor jika ragu dengan penawaran yang diterima.

Hingga hari ke-30 operasional haji, sebanyak 498 kloter yang terdiri dari 192.185 jemaah dan 1.984 petugas telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 487 kloter dengan 188.259 jemaah dan 1.984 petugas sudah berada di Makkah.

Menjelang puncak ibadah haji, Kemenhaj juga mengingatkan jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan dengan menghemat tenaga dan memperbanyak istirahat. Pemerintah memastikan bahwa layanan kedatangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, pembinaan ibadah, dan perlindungan jemaah tetap berjalan optimal selama pelaksanaan haji berlangsung.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.