Media Kampung – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,2 triliun dalam dua tahun terakhir untuk pembangunan sektor permukiman, air bersih, sanitasi, serta penanganan pascabencana di Sumatera Barat. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, pada Jumat (24/7) di Padang.
Komitmen Pemerintah Presiden Prabowo untuk Sumatera Barat
Andre Rosiade menegaskan bahwa alokasi anggaran tersebut merupakan wujud nyata kerja pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat, bukan sekadar janji politik. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 76 miliar untuk menyelesaikan penanganan yang sudah dimulai sebelumnya. Sementara pada tahun 2026, anggaran meningkat signifikan menjadi Rp 436,8 miliar. Selain itu, terdapat anggaran penanganan darurat sebesar Rp 627 miliar. Dengan demikian, total dana yang telah dicairkan mencapai sekitar Rp 1,2 triliun khusus untuk Balai Cipta Karya selama dua tahun terakhir.
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Selain anggaran tersebut, pemerintah juga menyiapkan dana sekitar Rp 5,6 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2028. Andre Rosiade menegaskan bahwa besarnya dana ini menunjukkan perhatian serius pemerintah Presiden Prabowo terhadap pembangunan dan pemulihan di Sumatera Barat.
Proyek Strategis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Salah satu proyek utama yang tengah berjalan adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Padang di kawasan Palukahan, Kecamatan Koto Tangah. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan solusi jangka panjang meningkatkan layanan air bersih bagi warga Kota Padang. Selain itu, pembangunan SPAM juga dilakukan di beberapa wilayah lain seperti Solok Selatan, Bukittinggi, dan Dharmasraya.
Detail Anggaran dan Program Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat
- Pada tahun 2025, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat mengelola anggaran Rp 76,37 miliar dengan fokus pada penanganan pascabencana, penyediaan air minum, sanitasi, serta program Pamsimas dan Sanimas di sejumlah lokasi.
- Pada tahun 2026, nilai program meningkat menjadi Rp 436,81 miliar dengan cakupan yang lebih luas dan tersebar di hampir seluruh wilayah Sumatera Barat.
- Proyek besar termasuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tabing III dengan kapasitas 200 liter per detik beserta jaringan perpipaannya di Kota Padang.
- Pembangunan IPA Sungai Aro di Solok Selatan, peningkatan SPAM Tabek Gadang di Bukittinggi, dan perluasan SPAM IKK Pulau Punjung di Dharmasraya juga menjadi bagian dari program ini.
- Anggaran penanganan pascabencana dialokasikan untuk pembangunan SPAM di Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, Pesisir Selatan, Kota Padang, serta beberapa kabupaten lainnya.
- Selain air minum, pemerintah membangun sanitasi melalui program Sanimas, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), serta penyediaan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah di Kota Padang.
Dampak dan Harapan
Kepala BPPW Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, menyampaikan bahwa seluruh program ini merupakan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus meningkatkan pelayanan dasar masyarakat. Diharapkan seluruh pekerjaan dapat berjalan sesuai target agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat.
Andre Rosiade juga menekankan pentingnya masyarakat mengetahui dan memahami bahwa pembangunan di Sumatera Barat berjalan nyata dengan dukungan anggaran yang besar, bukan sekadar janji politik. Pemerintah terus bekerja keras untuk membangun infrastruktur yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.
Tinggalkan Balasan