Media Kampung – Surabaya – Koalisi masyarakat sipil MBG Watch menyoroti tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait transparansi, pengawasan, dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Hal ini disampaikan Peneliti CELIOS sekaligus Kepala Kebijakan Publik MBG Watch, Isnawati Hidayah, dalam Dialog Aspirasi Pro1 RRI Surabaya pada Selasa, 23 Juni 2026.
Menurut Isnawati, fokus utama pelaksanaan program MBG bukan hanya pada peningkatan gizi dan pencegahan stunting, tetapi juga pada sistem pengelolaan yang akuntabel. “Yang menjadi sorotan utama adalah tata kelola program. Program ini memiliki tujuan mulia, namun perlu dipastikan pengelolaannya berjalan lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menilai masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Sejumlah wilayah dengan kondisi relatif lebih baik dinilai lebih banyak menerima program dibanding daerah yang memiliki kebutuhan gizi lebih tinggi, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Isnawati menambahkan, program MBG seharusnya tidak bersifat umum, tetapi perlu dipetakan secara lebih terarah berdasarkan kelompok penerima manfaat, seperti siswa dari keluarga kurang mampu, wilayah dengan angka stunting tinggi, dan daerah 3T.
MBG Watch juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. “Dengan anggaran yang besar, masyarakat berhak mengetahui bagaimana program ini dijalankan dan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok sasaran,” kata Isnawati.
Ia menekankan perlunya penguatan sistem pengawasan, termasuk keterlibatan pemerintah daerah, sekolah, tenaga pendidik, dan orang tua siswa. “Selama ini pengawasan masih cenderung terpusat. Padahal pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah adalah yang paling memahami kondisi riil di lapangan. Mereka perlu dilibatkan secara aktif,” ujarnya.
MBG Watch merupakan koalisi masyarakat sipil yang memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis melalui pengumpulan laporan publik, analisis kebijakan, serta advokasi transparansi dan akuntabilitas program.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan