Media Kampung – Pemerintah resmi menyiapkan anggaran sebesar Rp100,1 triliun guna mempercepat proses rehabilitasi pascabencana di wilayah Sumatra dan sekitarnya. Dana tersebut akan digunakan selama tiga tahun ke depan sebagai bagian dari upaya pemulihan permanen setelah masa tanggap darurat dan transisi berjalan dengan baik.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa penanganan pascabencana saat ini telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Program ini dirancang untuk mengembalikan kondisi wilayah terdampak agar bisa berfungsi normal kembali.
Sejak pembentukannya pada 24 Januari 2026, berbagai instansi telah aktif memperbaiki infrastruktur dan layanan dasar yang terdampak bencana. Layanan seperti pemerintahan daerah, listrik, bahan bakar, akses internet, serta fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas sudah mulai pulih. Namun, beberapa wilayah seperti Aceh Tengah masih menghadapi kendala akses akibat longsor dan kondisi geografis yang sulit dijangkau.
Sektor infrastruktur utama, termasuk jalan nasional, kini telah terhubung kembali. Beberapa jembatan nasional yang rusak sementara digantikan dengan konstruksi darurat seperti jembatan Bailey agar mobilitas masyarakat tidak terhambat.
Di bidang pendidikan, aktivitas belajar mengajar telah dilanjutkan di sebagian besar sekolah dari total 4.922 sekolah terdampak. Meski demikian, sejumlah sekolah di zona merah masih menggunakan ruang kelas darurat atau menumpang di sekolah lain sambil menunggu proses relokasi selesai.
Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi mencakup 11.512 program dan kegiatan yang akan berjalan selama tiga tahun ke depan. Fokus utama pada tahun 2026 adalah pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.
Dari total anggaran Rp100,1 triliun, pemerintah mengalokasikan Rp38,9 triliun untuk tahun 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Sekitar Rp69 triliun dari anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk sektor infrastruktur.
Selain dukungan anggaran pemerintah, target pengumpulan dana tambahan sebesar Rp4,5 triliun juga tengah direncanakan hingga tahun 2027 untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak. Koordinasi antar lembaga akan terus dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh program berjalan tepat waktu dan sesuai target.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap pemulihan wilayah pascabencana dapat berlangsung lebih cepat dan masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas normal dengan fasilitas yang layak.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan