Media Kampung – Publik saat ini ramai membahas sapi kurban Presiden, sebuah tradisi yang sebenarnya telah lama ada dan berubah maknanya seiring waktu. Setiap Idul Adha, istana hampir rutin mengirimkan sapi berbobot besar ke Masjid Istiqlal dan berbagai daerah atas nama Presiden Republik Indonesia.

Tradisi ini awalnya bersifat pribadi, seperti pada masa Presiden Soeharto yang sejak 1974 memberikan sapi kurban dari kantong pribadinya melalui pengurus Masjid Istiqlal. Hewan kurban tersebut disalurkan kepada masyarakat dan berasal dari peternakan Tapos di Jawa Barat, yang juga menjadi simbol modernisasi peternakan dan representasi ruang privat keluarga Cendana.

Peternakan Tapos, yang dikelola oleh perusahaan milik keluarga Soeharto, memiliki fasilitas canggih pada zamannya, termasuk persilangan ternak dan sistem pengolahan pakan ternak. Pada Idul Adha 1984, Soeharto mengirimkan sapi kurban lebih banyak sebagai wujud kesalehan pribadi sekaligus menunjukkan kemajuan peternakan nasional.

Namun, pada era Presiden Joko Widodo terjadi pergeseran besar. Sejak 2019, program “kurban bantuan Presiden” menggunakan dana negara untuk membeli sapi dari peternak lokal, lalu disalurkan ke seluruh provinsi. Program ini bukan hanya simbol ibadah, tapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi peternak rakyat dan bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat.

Model ini dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto, namun menimbulkan polemik karena dana yang digunakan berasal dari APBN dengan nilai sekitar Rp100 miliar. Sebagian masyarakat menganggap kurban adalah ibadah personal sehingga tidak seharusnya menggunakan anggaran negara.

Dari sisi fikih, penggunaan baitul mal untuk kemaslahatan umum, termasuk program kurban bantuan Presiden, memiliki dasar yang kuat. Kitab Mughni al-Muhtaj menjelaskan bahwa pemimpin boleh menggunakan dana negara untuk kepentingan rakyat, sehingga kurban kini menjadi kebijakan sosial yang dilembagakan negara, bukan ibadah pribadi kepala negara.

Perubahan ini merefleksikan evolusi hubungan antara agama, kekuasaan, dan negara di Indonesia. Dari sapi-sapi Tapos milik Soeharto sebagai simbol kekuasaan privat, menjadi sapi bantuan APBN sebagai program publik yang berorientasi sosial dan ekonomi.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.